Penerapan Sistem Bayar Tol Tanpa Kartu MLFF Berpotensi Molor Lagi

Pembahasan sistem pembayaran nontunai nirsentuh atau multilane free flow () dilakukan sejak 2021 dan rencananya diterapkan pada 2022. Namun rencana ini berpotensi molor lagi.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti belum dapat memastikan apakah MLFF dapat diimplementasikan tahun ini atau tidak. “Kami butuh waktu untuk menganalisis perbedaan pendapat terkait implementasinya," kata dia di kantor, Jakarta, Jumat (7/2).

Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT menandatangani perjanjian kerja sama untuk MLFF dengan PT Roatex Indonesia Toll System alias RITS pada Maret 2021. RITS merupakan perusahaan teknologi hasil kolaborasi Hongaria dan Indonesia.

Saat itu BPJT menargetkan penerapan MLFF di beberapa jalan tol pada akhir 2022, di antaranya:

1. Tol Bali Mandara
2. Tol Balikpapan-Samarinda
3. Tol Jakarta-Bogor-Ciawi
4. Tol Jakarta-Cikampek
5. Tol Sedyatmo
6. Tol Dalam Kota Jakarta
7. Tol Jakarta Outer Ring Road I

Namun rencana penerapan MLFF ditunda. Pada April 2024, BPJT berencana mengubah seluruh Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol atau PPJT dengan seluruh operator jalan tol, sebagai konsekuensi dari kelanjutan proyek MLFF.

Kepala BPJT Miftachul Munir mengatakan PPJT dengan RITS saat ini tidak mengatur proses transisi dari penggunaan kartu uang elektronik menjadi aplikasi dalam sistem MLFF.

"Waktu itu mungkin pembuatan kontraknya terlalu prematur, sehingga tidak mengatur proses transisi. Oleh karena itu, kami menjelaskan saat ke Hungaria, kalau MLFF mau diterapkan di Indonesia, perlu ada transisi," kata Munir di Jakarta Pusat, pada April.

Menurut dia, perubahan kontrak dengan para BUJT merupakan hal yang lazim dan adil, lantaran proyek MLFF akan berdampak langsung pada pendapatan operator jalan tol.

Munir mencatat operator jalan tol masih khawatir dengan keamanan sistem MLFF yang dapat berdampak pada pengurangan pendapatan.

Pada November 2024, Direktur RITS Renaldi Utomo mengatakan operasional sistem MLFF bukan molor. Teknologinya sudah siap, hanya saja perusahaan menunggu instruksi pemerintah.

Selain itu, RITS belum mendapat arahan resmi terkait ruas jalan tol mana yang akan mengimplementasikan MLFF. Kementerian Pekerjaan Umum sebelumnya menetapkan ruas tol pertama yang akan menerapkannya adalah Jalan Tol Bali Mandara.

Keputusan pemerintah juga belum terang terkait masa konsesi proyek. Dalam kontrak awal, RITS memiliki masa konsesi selama sembilan tahun sejak komersialisasi berjalan. Dengan kata lain, pemerintah akan mulai membayar pengembalian investasi ke perusahaan tersebut mulai tahun depan hingga 2034.  

Pada Desember 2024, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan belum ada kepastian terkait implementasi MLFF. Sebab, belum ada diskusi lebih lanjut dengan operator MLFF atau PT Roatex Indonesa Toll System sampai saat ini.

Total investasi yang dikucurkan dalam proyek tersebut Rp 4,49 triliun. "Sejauh ini belum ada pembicaraan terkait implementasi MLFF. Proyek MLFF ini ceritanya agak panjang dan dalam," kata Dody di kantor, akhir tahun lalu (6/12/2024).