Wamendagri: Pemekaran 4 DOB beri dampak positif ke masyarakat Papua

Dari keempat DOB, Papua Tengah merupakan yang paling aktif dalam membuat pergub dan peraturan lainnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk optimistis pemekaran di empat daerah otonomi baru (DOB), yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua.Hal itu disampaikan Ribka saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat.Ribka tak menampik pembangunan di empat DOB tersebut membutuhkan waktu, energi, dan tenaga yang besar."Kita fokus untuk bagaimana membangun sistem pemerintahan. Saya pikir kalau orang yang bekerja, khususnya di pemerintahan sipil, pasti tahu dan merasakan betapa beratnya," kata Ribka dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.Menurut dia, membangun keempat DOB bukanlah hal yang mudah. Selain fasilitas yang sangat terbatas, mereka juga dituntut mampu membuat regulasi, produk peraturan perundang-undangan, salah satunya peraturan gubernur (pergub).Dari keempat DOB, kata Ribka, Papua Tengah merupakan yang paling aktif dalam membuat pergub dan peraturan lainnya."Hampir sekitar 46 produk peraturan yang kami buat dan ini sangat melelahkan, banyak sekali kegiatan rintisan dalam satu setengah tahun ini," ujarnya.Baca juga:
Baca juga: Meskipun telah berhasil melahirkan 46 produk hukum daerah, lanjut Ribka, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Hal ini termasuk pembangunan sistem pemerintahan dan manajemen aparatur sipil negara (ASN).Di samping itu, pembentukan lembaga-lembaga penting seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pertama di Indonesia."Menyukseskan pilkada pertama kali se-Indonesia tanpa ada pengalaman," jelas Ribka.Selain itu, dia menekankan pekerjaan penting lainnya adalah pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui mekanisme pengangkatan, serta menyiapkan kantor dan fasilitas pendukung lainnya.Pembentukan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota (DPRK), kata dia, juga menjadi perhatian utama."Jadi, saya dorong untuk segera DPRK harus selesai pada bulan Desember. Ini lagi saya kerjakan di Kementerian Dalam Negeri untuk seluruh Papua," pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024