Warsubi-Salman Disambut Keluhan Jalan Rusak hingga Problem Posyandu saat Datangi Basis Petahana di Jombang

Jombang (beritajatim.com) – Pilkada Jombang 2024 semakin dekat. Paslon (pasangan calon) 02 H Warsubi-KH Salmanudin Yazid (Warsubi-Salman) terus bergerak ke Bawah guna menggalang dukungan.

Seperti yang dilakukan pada Minggu (17/11/2024). Warsubi-Salman mendatangu Desa Tambakrejo Kecamatan/Kabupaten Jombang. Lokasinya berada di daerah yang berdekatan dengan kediaman Cabup Petahana, Munjidah Wahab. Bahkan masih satu desa.

Namun demikian, antusiasme masyarakat masih luar biasa. Keluhan yang muncul adalah seputar perbaikan jalan hingga permintaan tambahan untuk Posyandu.

Lilik Hartini, warga Tambakrejo mengatakan keinginannya agar pembiayaan Posyandu bisa ditingkatkan. Selama ini pembiayaan yang diterima masih terbatas.

“Makanan untuk balita dan lansia yang terdaftar di Posyandu itu hanya dihargai Rp7 ribu per anak. Semoga kalau Abah Warsubi yang jadi bisa ditingkatkan lagi agar makanan yang diterima bisa lebih bergizi dan variatif,” ujar Lilik.

Perempuan yang aktif sebagai kader Posyandu ini juga menginginkan ada bantuan dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa untuk membantu sarana prasarana Posyandu. Dari rak buku untuk penyimpanan berkas, peralatan kesehatan yang lebih mumpuni hingga mainan untuk anak-anak.

“Saat ini untuk alat kesehatan, kami punya alat tes darah sederhana untuk cek gula, kolesterol dan asam urat. Semoga nanti bisa lebih banyak lagi alat kesehatan untuk posyandu. Per bulan ada bantuan juga dari Ibu-ibu PKK Rp20 ribu untuk operasional posyandu,” tambahnya.

Sementara itu Faidzah, warga Dusun Nglungu mengeluhkan jalanan yang rusak parah sepanjang 200 meter yang tidak segera dibenahi. “Semoga nanti kalau Abah Warsubi jadi bupati, tidak ada lagi jalanan rusak di desa-desa. Soalnya bahaya. Itu seringkali menyebabkan kecelakaan,” ujarnya.

Menjawab hal tersebut, Cabup Warsubi menjelaskan, dalam program Warsubi-Salman akan ada anggaran Rp800 juta sampai dengan Rp1 Miliar per desa per tahun. Dana ini merupakan tambahan di luar dana desa dari pemerintah pusat.

“Dana ini nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan. Kami juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 juta per RT per tahun,” katanya.

“Selain itu juga anggaran Rp1 juta per dasawisma per tahun yang bisa digunakan untuk dana kesehatan dan pemberdayaan perempuan. Termasuk akan ada dana operasional bagi posyandu,” pungkas Warsubi. [suf]