Anggota DPR Dukung Menko Polkam Tindak Siapapun yang Terlibat Judi Online
Dave menilai pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh dan tanpa kompromi.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam memberantas praktik .
Hal ini merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang menegaskan bahwa pemerintah tidak akan pandang bulu dalam memproses hukum siapa pun yang terlibat dalam kasus tersebut.
"DPR mendukung penuh. Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang merusak moral, sosial, dan ekonomi bangsa," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/11/2024).
Dave menilai pemberantasan harus dilakukan secara menyeluruh dan tanpa kompromi.
Tidak hanya menargetkan pelaku utama, tetapi juga seluruh mata rantai, termasuk pemilik situs, bandar, penyedia infrastruktur pembayaran, hingga oknum pejabat maupun aparat yang terbukti terlibat.
"Penegakan hukum harus transparan, adil, dan menyentuh seluruh jaringan . Tidak boleh ada celah bagi siapa pun yang terlibat, termasuk pejabat atau aparat yang melindungi praktik ini," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 itu.
Ia juga mendorong pengawasan ketat terhadap sistem pembayaran digital yang sering digunakan untuk memfasilitasi aktivitas ilegal ini. Dave menilai, infrastruktur pendukung harus diputus total agar tidak ada ruang untuk berkembang kembali.
Menurut Dave, semua kalangan di DPR berkomitmen untuk mengawal proses pemberantasan ini. Jika diperlukan, DPR siap memperkuat regulasi terkait agar penegakan hukum terhadap dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.
"Parlemen akan memastikan proses ini berjalan transparan dan akuntabel. Jika ada celah hukum, kami siap mendukung pemerintah dengan peraturan yang lebih tegas," tutur Wakil Rakyat Dapil Jawa Barat VIII tersebut.
Sebelumnya, menegaskan bahwa pemerintah mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak memberi toleransi terhadap praktik . Penegasan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan kasus ini hingga ke akarnya.
Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, Dave optimistis bahwa mata rantai judi online dapat diputus.
Baca juga:
Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, berintegritas, dan bebas dari dampak buruk perjudian.
