Anggota Parlemen Inggris Kecam Seruan Biadab Netanyahu yang Sarankan Negara Palestina di Tanah Saudi
Anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena menyarankan agar warga Palestina dirikan negara.
Anggota Parlemen Kecam Seruan yang Sarankan di Tanah Arab Saudi
TRIBUNNEWS.COM- Anggota parlemen dari Partai Buruh mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin karena menyarankan agar warga Palestina mendirikan negara di Arab Saudi dan bukan di tanah air mereka.
Riyadh telah menegaskan selama setahun terakhir bahwa jalur yang jelas menuju negara Palestina merupakan prasyarat untuk menjalin hubungan resmi dengan Israel, sebuah gagasan yang dicemooh dalam wawancaranya dengan Channel 14 Israel pada hari Kamis.
“Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka punya banyak tanah di sana,” kata , menepis desakan kerajaan itu untuk mendirikan negara Palestina.
Dalam komentar yang disampaikan kepada Middle East Eye, Anggota Parlemen Partai Buruh Afzal Khan, wakil ketua Kelompok Parlemen Semua Partai untuk Muslim , menyebut usulan sebagai “biadab”.
"Warga Palestina tidak membutuhkan lebih banyak pengungsian. Mereka membutuhkan tanah air yang bebas," ungkapnya, seraya menambahkan, "Usulan biadab adalah pemindahan paksa penduduk dan rencana pembersihan etnis di Gaza."
Partai Buruh saat ini berkuasa, dan Khan mengumumkan bahwa pemerintah "telah menyatakan penolakan tegas terhadap rencana apa pun untuk menggusur warga Palestina. Kami berdiri teguh menentang pelanggaran hukum internasional yang mencolok tersebut".
Ia mendesak untuk “terlibat dengan rencana yang diusulkan Arab Saudi untuk memastikan warga Palestina dapat kembali ke negara Palestina yang merdeka dan memungkinkan terciptanya Israel yang aman”.
Anggota parlemen Partai Buruh lainnya, Kim Johnson, mengatakan kepada MEE bahwa komentar “tidak masuk akal dan menghina”.
“Masa depan Palestina harus ditentukan oleh rakyat Palestina, bukan ditentukan oleh kekuatan eksternal,” imbuhnya, seraya mendesak pemerintah untuk segera mengakui negara Palestina.
“Menteri luar negeri harus menolak usulan dengan tegas.”
Kantor luar negeri menolak mengomentari pernyataan , tetapi mengarahkan MEE pada pernyataan Perdana Menteri Keir Starmer pada hari Rabu bahwa Palestina "harus diizinkan untuk membangun kembali, dan kita harus bersama mereka dalam perjalanan menuju solusi dua negara".
Anggota parlemen independen Adnan Hussain juga menyerang komentar .
"Saya tidak menganggap perkataan seorang penjahat perang yang surat perintah penangkapannya ditulis atas namanya harus diberi kredibilitas atau kepentingan yang tinggi," katanya kepada MEE.
