BI ungkap lima tantangan perekonomian Sulteng 2025

Palu (ANTARA) -

Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah mengungkapkan ada lima tantangan dan rekomendasi untuk perekonomian Sulteng pada 2025.

“Ada lima tantangan yang menjadi perhatian bersama di tahun ini,” kata Kepala BI Sulteng Ronny Hartawan di Palu, Selasa.

Hal itu disampaikan Ronny pada kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi, kabupaten dan kota se-Sulteng.

Dia menjelaskan bahwa kelima tantangan itu, yakni pertama, 75 persen produksi beras bergerak keluar dari Sulteng. Beras itu dibawa ke Provinsi tetangga, yakni Manado Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Kedua, Bulog sulit menyerap beras produksi petani, dikarenakan syarat beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yakni 14 persen kadar air, 25 persen broken, dua menir dan 95 persen derajat sosoh.

Ketiga, pemerintah daerah tidak dapat mengadakan pengadaan benih, pupuk, alat dan mesin pertanian dan pestisida. Semuanya diambil alih oleh pemerintah pusat.

Keempat, Sulteng dan pemerintah kabupaten/kota, belum memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pangan.

Dia mencontohkan Provinsi DKI Jakarta telah memiliki BUMD khusus pangan, yakni PT Food Station untuk memproduksi beras, minyak, telur dan tepung. PT Pasar Jaya untuk mengelola pasar tradisional dan PT Dharma Jaya untuk memproduksi daging sapi dan kerbau.

“Terakhir (tantangan kelima) kerja sama antardaerah masih terbatas,” ujarnya.

Ronny pun merekomendasikan beberapa hal yang perlu dilaksanakan para pengambil kebijakan diantaranya memperkuat kerja sama antar daerah, membuat atau memperkuat BUMD khusus pangan, pembatasan komoditi yang keluar dari Sulawesi Tengah.

Selain itu, menyelenggarakan pasar murah secara rutin yang disinergikan dengan warung komoditas pangan (Warkop) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulteng. Serta melakukan pengendalian inflasi berbasis data.

Pewarta: Fauzi
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025