FKP RKPD 2026 Gresik: Ketua DPRD Minta Program Prioritas Harus Terintegrasi dengan Pemberdayaan

| Gresik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk membahas rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

Forum ini mengusung tema “Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif” dan berlangsung di Ruang Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik, pada Selasa, 11 Februari 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, menekankan bahwa penyusunan RKPD 2026 harus menerapkan prinsip optimis-realistis, terutama dalam proyeksi keuangan daerah.

“Proyeksi keuangan harus disusun secara terukur agar seluruh program yang direncanakan dapat direalisasikan dengan baik,” ujar Syahrul dalam sambutannya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama antara Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Kedua OPD ini dianggap sebagai ujung tombak dalam memastikan kesinambungan antara perencanaan program dan proyeksi anggaran pendapatan-belanja.

“Penyusunan pagu anggaran yang ditetapkan harus berlandaskan pada penyusunan urusan-urusan prioritas yang telah disepakati,” tambahnya.

Evaluasi Anggaran 2024 Jadi Acuan RKPD 2026

Dalam forum ini, Syahrul juga menyoroti evaluasi terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai bahan acuan dalam penyusunan RKPD 2026. Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian meliputi pemenuhan mandatory spending, Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang-undangan, serta akomodasi terhadap program pemberdayaan masyarakat.

“Perencanaan juga harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, sebagaimana rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pertengahan tahun 2024 lalu,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar program-program prioritas dalam RKPD 2026 tidak mengesampingkan upaya pemberdayaan masyarakat. Keduanya harus berjalan sinergis dan terintegrasi.

“Program pembangunan prioritas harus tetap memperhatikan karakteristik permasalahan lokal di dan disinergikan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung,” tandasnya.

Baca juga:

Sembilan Prioritas Pembangunan Gresik 2026

Forum ini menetapkan sembilan prioritas pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan secara inklusif, partisipatif, dan tepat sasaran.

2. Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan fiskal daerah dengan pelayanan investasi yang mudah dan tepat.

3. Peningkatan ekologi melalui ekowisata, budaya, dan industri ramah lingkungan.

4. Peningkatan kualitas pendidikan dengan akses layanan yang luas serta kesejahteraan tenaga pendidik.

5. Peningkatan pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak, dan responsif gender.

6. Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan.

7. Penguatan budaya berbasis kearifan lokal Gresik yang agamis.

8. Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan.

9. Reformasi birokrasi dengan pelayanan publik yang inklusif serta berbasis smart government.

Forum ini dihadiri oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani sebagai pengarah utama, Ketua DPRD Gresik, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Gresik, Kepala Bappeda Gresik, serta perwakilan dari berbagai dinas dan tamu undangan lainnya.

Melalui forum ini, diharapkan RKPD 2026 dapat menjadi pedoman pembangunan yang lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan demi kemajuan Gresik. (qom)