Transformasi Sosial Ekonomi Inklusif Jadi Tema Utama Forum Konsultasi Publik RKPD Gresik 2026

| Gresik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Forum bertema “Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif” ini berlangsung di Ruang Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik, pada Selasa 11 Februari 2025.

Dalam sambutan pembukaannya, Bupati Gresik mengapresiasi kehadiran seluruh peserta dan menekankan pentingnya kolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Forum Konsultasi Publik RKPD 2026. Kehadiran kita di sini mencerminkan kebersamaan dan partisipasi dalam merumuskan kebijakan yang membawa kemajuan bagi Kabupaten Gresik,” ujar Bupati.

Ia menegaskan bahwa keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat penting agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Oleh karena itu, ia mendorong peserta forum untuk aktif memberikan saran dan masukan.

“Program yang kita susun harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun infrastruktur. Semoga forum ini menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat Gresik,” tambahnya.

Bupati juga menekankan bahwa perumusan kebijakan belanja daerah harus lebih terarah dan tepat sasaran, berdasarkan evaluasi pembangunan sebelumnya serta ekspektasi ke depan.

Baca juga:

“Berdasarkan evaluasi saat ini, ada beberapa hal yang perlu diperkuat dalam RKPD 2026. Saya berharap dokumen ini menjadi pedoman yang efektif dalam pembangunan daerah ke depan,” jelasnya.

Sembilan Prioritas Pembangunan Gresik 2026

Kabupaten Gresik menetapkan sembilan prioritas pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win Presiden RI Prabowo Subianto.

Kesembilan prioritas tersebut meliputi:

Pengentasan kemiskinan secara inklusif, partisipatif, dan tepat sasaran.

Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan fiskal daerah dengan pelayanan investasi yang mudah dan tepat.

Peningkatan ekologi melalui ekowisata, budaya, dan industri ramah lingkungan.

Peningkatan kualitas pendidikan dengan akses layanan yang luas dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Peningkatan pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak, dan responsif gender.

Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan.

Penguatan budaya berbasis kearifan lokal Gresik yang agamis.

Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan.

Reformasi birokrasi dengan pelayanan publik yang inklusif dan berbasis smart government.

Forum ini dihadiri oleh Ketua DPRD , Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Gresik, Kepala Bappeda Gresik, serta perwakilan dari berbagai dinas dan tamu undangan lainnya.

Melalui forum ini, diharapkan RKPD 2026 dapat menjadi pedoman pembangunan yang lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan demi kemajuan Gresik. (qom)