Anggota DPR Usul Pembentukan Satgas Tangani Permasalahan Pertanahan
Hal itu disampaikannya di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan masyarakat terkait masalah pertanahan.
Anggota DPR Usul Pembentukan Satgas Tangani Permasalahan Pertanahan
Chaerul Umam/Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), , mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas), untuk menangani permasalahan .
Sebab, menurutnya, permasalahan tanah perlu perhatian khusus untuk ditangani secara serius.
Hal itu disampaikannya di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan masyarakat terkait masalah .
"Ibarat mata rantai itu begitu panjang. Oleh karena itu ke depan untuk menyelesaikan sengketa tanah ini butuh satu institusi atau satuan yang itu bisa mengakomodir semua yang terlibat dalam hal permasalahan tanah ini," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
"Oleh karena itu melihat kondisi yang sekarang pengadilan berkata sendiri, Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkata sendiri, kemudian kita perlu satuan tugas untuk penanganan sengketa tanah gitu ya," imbuhnya.
Menurutnya, Satgas tersebut bisa diisi oleh berbagai stakeholder terkait, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN).
"Kalau Satgas ini di luar Kementerian ATR/BPN tentunya, karena ada unsur ATR/BPN yang paham terkait dengan , harus ada dari pengadilan, ada juga dari penegak kepolisian misalnya gitu ya," ucapnya.
"Mungkin itu bisa di bawah Kemenko misalnya gitu ya, yang itu mereka memang bisa bergerak dengan luas, kemudian tanpa intervensi kementerian tertentu," imbuhnya.
Legislator asal Sumatera Barat ini menilai, pembentukan Satgas tersebut bersifat urgen mengingat begitu banyaknya permasalan di tanah air.
Hal itu, kata dia, sebagai wujud negara hadir untuk warganya.
"Dan ini mendukung asta cita Pak Prabowo Subianto gitu ya, dalam hal memastikan masalah kepastian lahan, kemudian hak-hak masyarakat, sehingga selain mengamankan tanah masyarakat, juga menjamin investasi. Nah karena itu, ini penting menurut saya," pungkasnya.
