Kanwil BPN Jatim dorong pembentukan zona integritas di setiap kabupaten-kota

Surabaya (ANTARA) - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim mendorong pembentukan zona integritas di masing-masing kantor pertanahan di kabupaten dan kota di wilayah tersebut menyusul masih rendahnya indeks kepuasan masyarakat."Indeks kepuasan masyarakat kita masih perlu ditingkatkan, masih rendah. Apalagi bulan depan di bulan suci Ramadhan kita akan membuat suatu gerakan seluruh kabupaten kota yang belum dimana 33 kabupaten kota akan mendeklarasikan pembangunan zona integritas," kata Kepala Kanwil BPN Jatim Asep Heri di sela rapat koordinasi penyelesaian hambatan, kendala dan masalah layanan pertanahan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, di Surabaya, Selasa.Ia mengatakan, pada rapat koordinasi ini dilakukan berbeda dengan rapat-rapat sebelumnya mengingat penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), indeks persepsi masih kurang."Kalau tidak salah 69 begitu atau 70. Berarti ada sesuatu yang perlu dibenahi. Nah, di mana sesuatu yang perlu dibenahi, hari ini kita belanja masalah," katanya.Terkait dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pihaknya ingin memberikan pelatihan, dan para kabid serta para pembina wilayah membuat dulu bahan-bahan untuk dasar-dasar pelatihan pembekalan kepada seluruh pegawai PPAT yang biasa membawa berkas."Transfer keilmuan memberikan asistensi kepada seluruh pegawai-pegawai pejabat pembuat akta tanah. Semakin para pegawai PPAT pintar di bidang pertanahan, sesungguhnya tugas daripada petugas loket itu ringan," katanya.Ketua Pengurus Wilayah IPPAT Jatim Sri Wahyu Jatmikowati dalam kesempatan itu mengatakan PPAT adalah satu ujung tombak yang memberikan pelayanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat.Maka komunikasi, koordinasi dan kolaborasi bersama BPN adalah kunci keberhasilan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, tepat dan memiliki kepastian hukum."Rapat koordinasi ini adalah sebagai langkah awal PPAT dan BPN dalam rangka menyatukan langkah dan menjadi momentum penting berharga untuk menyatukan langkah menyelaraskan visi dan memberikan pelayanan yang terbaik," katanya.Ia mengatakan, di lapangan masih terdapat berbagai kendala teknis yang menyebabkan tingkat kualitas data belum memenuhi persyaratan untuk pelayanan elektronik secara penuh. Kondisi itu mengakibatkan alih media permohonan-permohonan yang diajukan oleh masyarakat, dengan konsekuensi proses menjadi lama dan terganggu."Oleh karenanya, bersama BPN kami siap bersinergi untuk mengatasi agar pelayanan kantor pertanahan maupun pelayanan kantor PPAT dapat segera berjalan lancar," katanya.