Kemenkum Sumsel arahkan kades dan lurah jadi juru damai 

Lurah 5 Ilir Palembang Rosmala Dewi meraih anugerah Paralegal Justice Award

Palembang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan Agato PP Simamora memberikan pengarahan kepada kepala desa (kades) dan lurah di 17 kabupaten dan kota dalam provinsi setempat untuk menjadi juru damai (non litigation peacemaker).

Pengarahan itu dilakukan Agato PP Simamora secara virtual dari Palembang, Selasa, guna membahas persiapan Paralegal Justice Award 2025 agar bisa dikukuhkan sebagai non litigation peacemaker atau juru damai, desa/kelurahan Anubhawa Sasana Jagadditha, dan meraih anugerah Paralegal Justice Award.

Agato menjelaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan Paralegal Justice Award merupakan bagian dari langkah implementatif access to justice yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep Paralegal Justice Award merupakan konsistensi yang mengedepankan peran kades/lurah sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan di masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Ia menjelaskan, dalam kegiatan 2024 lalu ada 34 kepala desa/lurah yang mendaftar mengikuti Paralegal Justice Award
mewakili kabupaten dan kota dalam wilayah Sumsel, namun pada tahap seleksi daerah hingga pusat hanya terjaring 12 kandidat yang berhak untuk mengikuti Paralegal Academy di tingkat nasional.

"Sebanyak 12 Kades/Lurah asal Sumsel pada 2024 dikukuhkan sebagai non litigation peacemaker (juru damai), tiga desa/kelurahan sebagai Anubhawa Sasana Jagadditha, dan satu orang lurah yakni Lurah 5 Ilir Palembang Rosmala Dewi meraih anugerah Paralegal Justice Award. Tahun ini saya berharap bisa lebih banyak lagi yang dapat meraih penghargaan itu," jelasnya.

Baca juga:

Baca juga:

Menurut dia, Paralegal Justice Award merupakan penghargaan bagi kepala desa maupun lurah yang telah menunjukkan dedikasi dan prestasinya dalam memberikan bantuan dan layanan hukum kepada masyarakat.

Paralegal Justice Award tahun ini pendaftarannya telah dibuka mulai 24 Januari hingga 21 Februari 2025, terdiri dari pendaftaran, seleksi oleh panitia seleksi mulai dari tingkat daerah hingga pusat, penetapan pemenang hingga penganugerahan.

Ada dua kategori yang bisa kepala desa maupun lurah ikuti yaitu non litigation peacemaker dan Anubhawa Sasana Jagadditha, kata Kakanwil Kemenkum Sumsel Agato.

Baca juga:

Baca juga:

Baca juga:

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025