Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo, Pakar UGM: Kebijakan Blunder atau Langkah Strategis?

Yogyakarta (beritajatim.com)- Seratus hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan mendapat beragam respons, mulai dari dukungan hingga kritik tajam. Beberapa kebijakan dinilai belum efektif, terutama dalam aspek hukum, ekonomi, dan politik pemerintahan.

Tantangan dalam Supremasi Hukum dan Demokrasi

Dosen Fakultas Hukum UGM, Dr. Hendry Noor Julian, menyoroti melemahnya sistem check and balance dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia mengutip teori Donald Black dalam The Behavior of Law yang menyatakan bahwa kedekatan politik dapat melemahkan daya berlaku hukum. Dominasi koalisi besar di parlemen dikhawatirkan mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Selain itu, wacana Prabowo tentang pemberian maaf bagi koruptor menuai polemik. Dari sudut pandang hukum, kebijakan ini dianggap bisa melemahkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. “Jika benar ada mekanisme yang memungkinkan koruptor bebas setelah mengembalikan uang negara, maka ini bisa membuka celah baru dalam penegakan hukum,” ujar Hendry dalam siaran pers.

Janji Kampanye dan Realitas Implementasi

Dari perspektif politik, Dr. Mada Sukmajati dari Departemen Politik dan Pemerintahan UGM menilai bahwa realisasi delapan program prioritas Asta Cita masih minim kejelasan. Program seperti makan siang bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis belum memiliki mekanisme implementasi yang jelas.

“Dalam 100 hari pertama, seharusnya sudah ada desain konkret. Namun, yang terlihat masih bersifat parsial dan belum jelas bagaimana cara merealisasikannya,” ungkapnya.

Mada juga mempertanyakan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, yang diklaim mencapai 80 persen. Ia menyoroti kemungkinan adanya faktor lain yang mempengaruhi hasil survei tersebut, seperti optimisme publik atau cara survei dilakukan.

Kebijakan Ekonomi: Solusi atau Langkah Desperatif?

Ekonom UGM, Dr. Yudistira Hendra Permana, mengkritik kebijakan penghapusan utang bagi UMKM, petani, dan nelayan. Ia menilai kebijakan ini lebih sebagai langkah desperatif daripada solusi jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi.

“Apakah ini benar-benar bertujuan untuk merangsang ekonomi, atau justru tanda bahwa pemerintah kehabisan opsi?” ujarnya.

Selain itu, pemangkasan anggaran di berbagai sektor akibat defisit fiskal juga menjadi perhatian. Target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan dianggap terlalu ambisius, terutama mengingat perlambatan ekonomi global dan ancaman deflasi di dalam negeri.

“Capaian 8 persen sulit terwujud tanpa strategi konkret dan kebijakan ekonomi yang lebih terstruktur,” tambah Yudistira.

Militerisasi Program Pemerintah: Efektif atau Berisiko?

Sementara Pakar Politik, Mada Sukmajati juga menyoroti ketergantungan Prabowo pada jejaring militer dalam implementasi kebijakan. Militer dilibatkan dalam program strategis seperti distribusi makan siang gratis.

“Meski pendekatan ini dapat mempercepat implementasi, namun berpotensi menimbulkan persoalan dalam aspek hukum dan demokrasi,” jelasnya.

Evaluasi Awal yang Menentukan

Evaluasi 100 hari pemerintahan menjadi momen penting untuk melihat arah kebijakan dan komitmen pemimpin dalam merealisasikan janji kampanye. Meskipun belum menjadi penentu keberhasilan akhir, periode ini menunjukkan tantangan serta peluang bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Publik dan media diharapkan terus mengawal jalannya pemerintahan agar kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. [aje]