Cegah Praktik Kecurangan Data, KKP Terjunkan 767 Personel Pengawas Perketat Pelabuhan Perikanan
Pengawas melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan untuk penerbitan Standar Laik Operasi (SLO).
Laporan Wartawan Tribunnews, Ismoyo
TRIBUNNEWS, JAKARTA- Kementerian Kelautan dan (KKP) mempersiapkan sebanyak 767 Pengawas untuk memperketat pengawasan di perikanan di Indonesia.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono menjelaskan, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh hasil tangkapan ikan terlaporkan sesuai dengan ketentuan pengenaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor penangkapan ikan pasca-produksi.
Pria yang akrab disapa Ipunk ini mengungkapkan, hal ini juga supaya proses pendataan berjalan sesuai prosedur sehingga tidak ada yang dirugikan, baik dari sisi nelayan maupun negara.
Baca juga:
“Ini untuk mencegah praktik kecurangan sehingga data yang masuk benar-benar akurat,” ujar Ipunk.
Ipunk juga menjelaskan perikanan adalah jantung dari industri perikanan tanah air.
Untuk mendukung hal tersebut harus didukung strategi pengawasan yang terintegrasi melalui Sistem Pengawasan Terintegrasi dengan VTC (Vessel Traffic Center) di masing masing perikanan, Pengawasan melalui Pemantauan Kapal Regional Monitoring Center (RMC), SDM Pengawas dan Polsus PWP3K.
“Di sini peran PSDKP untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan pangkalan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan yang terbagi dalam tiga tugas dan fungsi,” kata Ipunk.
Tugas dan fungsi yang pertama, melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan untuk penerbitan Standar Laik Operasi (SLO).
Kedua, analisis dan pemberian rekomendasi bongkar hasil tangkapan kapal perikanan.
Ketiga, pengawasan pembongkaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan kapal perikanan.
“Hingga saat ini, Ditjen PSDKP memiliki 767 Pengawas yang berada di 14 Unit Pelaksana Teknis, mereka siap bertugas dan memastikan banyak hal dalam tata kelola perikanan nasional, seperti perbaikan proses pendataan maupun perbaikan tata kelola atau pangkalan,” pungkasnya.
