Fraksi Golkar akan Telusuri Rekam Jejak Capim KPK soal Etika dan Hukum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR akan menggelar fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan (Capim) dan anggota Dewan Pengawas (Dewas) periode 2024-2029.

Anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra mengatakan, dalam fit and proper test, pihaknya akan menelusuri rekam jejak Capim dan Dewas terkait persoalan etika dan hukum.

"Ya kalau kami dari Golkar itu dua hal penting yang akan kami gali; satu, di ranah etika dan yang kedua, di ranah hukum," kata Tandra di Jakarta pada Kamis (14/11/2024).

Tandra menjelaskan, etika dan hukum harus berjalan secara beriringan alias tak boleh terpisahkan.

"Hubungan antara etika dan hukum itu begini, ibarat etika itu lautan, hukum itu kapalnya. Sehingga, kapal itu tidak bisa berlayar kalau tidak ada laut," tegasnya.

Karenanya, Ketua Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) ini memastikan Golkar akan mendalami dual hal tersebut.

"Dari segi etikanya, semuanya harus beres, baru kemudian kita melangkah jauh ke arah yang bersifat teknis," ucap Tandra.

Tandra menjelaskan, hal tersebut penting agar tak mengulangi masalah etik yang dihadapi pimpinan periode sekarang.

"Kita tidak ingin terulang di masa periode yang lalu, bahkan sampai pimpinan kena masalah kan?" tutur Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Maluku dan Papua ini.

Namun, Wakil Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini belum memastikan kapan fit and proper test akan digelar.

"Ya obrolan secara resmi sih tidak ada, tetapi informal sudah ada arahan bahwa kita akan menyelesaikan itu sebelum reses," ungkap Tandra.

Baca juga:

Diketahui, DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) Prabowo Subianto mengenai nama Capim dan Dewas .

Surpres tersebut berisi daftar 20 nama, yang terdiri dari 10 Capim dan Dewas yang akan mengikuti fit and proper test.

20 nama tersebut sesuai yang sebelumnya telah diajukan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.