Hamas Peringatkan Israel, Gencatan Senjata Bisa Gagal Jika Tak Dipatuhi

TRIBUNNEWS.COM - Seorang pejabat senior Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) memperingatkan bahwa ketidakpatuhan mereka terhadap di Jalur telah menempatkannya dalam bahaya kehancuran.

"Apa yang kita lihat dari penundaan dan kurangnya komitmen untuk melaksanakan tahap pertama... tentu saja membahayakan perjanjian ini dan dengan demikian dapat terhenti dan runtuh," kata Bassem Naim, anggota biro politik , kepada Agence France-Presse (AFP) pada Sabtu (8/2/2025).

Ia juga menekankan tidak ingin kembali "berperang" dengan , yang dimulai setelah Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, dan mengatakan, "Kembali berperang tentu bukan keinginan atau keputusan kami."

Pejabat tersebut mengatakan kelompoknya bersedia melanjutkan perundingan dengan di Jalur .

"Kami masih siap untuk berpartisipasi dalam tahap kedua perundingan di Jalur dengan , namun menunda-nunda memulai perundingan ini," jelasnya.

Netanyahu Kirim Delegasi ke Qatar

Komentar pejabat tersebut muncul setelah media melaporkan pada hari Sabtu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengirim delegasi ke Doha, Qatar, untuk menemui mediator dan berpartisipasi dalam tahap berikutnya dari perundingan dengan .

"Delegasi yang akan berangkat ke ibu kota Qatar besok, Minggu (9/2/2025), tidak berwenang membahas tahap kedua kesepakatan pertukaran tahanan dan dengan ," lapor Otoritas Penyiaran pada hari Sabtu.

Otoritas Penyiaran menjelaskan delegasi tersebut akan mencakup koordinator urusan tahanan dan orang hilang, Brigadir Jenderal (purn.) Gal Hirsch, dan mantan wakil kepala dinas keamanan internal (Shabak), tanpa mengungkapkan namanya.

"Mengenai kewenangan delegasi yang akan tiba di Doha, tidak berwenang untuk membahas tahap kedua kesepakatan tersebut," lapornya.

"Mandat yang diberikan tingkat politik kepada delegasi sejauh ini hanyalah mandat untuk membahas kelanjutan fase pertama kesepakatan," lanjutnya.

Baca juga:

Laporan tersebut mengatakan pihak berwenang mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ingin memperpanjang fase pertama kesepakatan tersebut selama mungkin.

Negosiasi mengenai mekanisme pelaksanaan tahap kedua perjanjian itu dijadwalkan dimulai Senin (3/2/2025) lalu, pada hari ke-16 , tetapi Haaretz mengutip seorang anggota delegasi Netanyahu (yang tidak disebutkan namanya) ke Washington yang mengatakan Netanyahu tidak akan berkomitmen untuk melaksanakan tahap kedua perjanjian tanpa menghilangkan .

Sebelumnya, implementasi perjanjian -Hamas mulai berlaku pada 19 Januari 2025 dan akan mencakup tiga tahap yang masing-masing berlangsung selama 42 hari.

Selama tahap pertama, negosiasi diadakan untuk memulai tahap kedua dan ketiga, dengan mediasi Mesir dan Qatar serta dukungan dari sekutu , Amerika Serikat.

Sementara itu, warga Palestina di Jalur yang sebelumnya mengungsi ke berbagai wilayah kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing sejak implementasi perjanjian dimulai.

Tim layanan kesehatan kembali melakukan pencarian korban tewas yang tertimbun reruntuhan selama serangan di Jalur , meningkatkan jumlah kematian setidaknya 48.181 orang tewas dan 111.638 lainnya terluka menurut data hingga tanggal 8 Februari 2025, dikutip dari Anadolu.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)