Legislator NasDem Cecar Johanis Tanak Soal Pernyataan 'OTT Kampungan'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III RI fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo, mencecar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim ) , terkait relevansi Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam upaya pemberantasan korupsi.  

Rudianto mengangkat pernyataan kontroversial salah satu pejabat tinggi yang menyebut OTT sebagai tindakan "kampungan."  

Baca juga:

Hal itu disampaikannya dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test capim , di Gedung RI, Jakarta, Selasa (19/11/2024). 

“Pak , sebagai mantan Jaksa, Jaksa senior, ada menarik satu statement pejabat tinggi, saya ndak usah sebut namanya. itu kampungan. Kalau tidak salah pernah saya membaca mendengar itu,” kata Rudianto.

Lebih lanjut, Kapoksi Fraksi Nasdem Komisi III RI ini bertanya terkait untuk memastikan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan korupsi. 

Atau justru ingin menggunakan pendekatan lainnya.  

“Apakah untuk ke depan ini masih relevan untuk Pak atau seperti apa? Karena begitu banyak orang yang sudah di , begitu banyak orang yang keluar masuk penjara, tapi rasa-rasanya tidak ada efek jera, ini perlu koreksi saja. Apakah ini masih relevan kondisi ini?” tanya dia.

Rudianto juga menyoroti kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dinilai belum optimal. 

Dia menyarankan agar lebih fokus pada pengembalian kerugian negara dan penyelamatan aset negara. 

“Ataukah misalkan ke depan Pak Johanis Tanak lebih lebih fokus pada pengembalian kerugian negara? Bayangkan kalau kita punya utang negara ribuan triliun, lalu kemudian KPK bekerja untuk penyelamatan-penyelamatan aset negara misalnya, menambah penerimaan negara, sektor SDA (Sumber Daya Alam) yang luar biasa,” tandasnya.

Baca juga:

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pernah menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya tidak bagus bahkan ‘kampungan’.

Wakil Ketua setuju dengan pernyataan Luhut tersebut. 

Sebab menurutnya, tidak ada yang salah dengan pernyataan dan usulan Luhut terkait . 

Dia menegaskan poin yang perlu ditekankan dari pernyataan Luhut sebenarnya soal penerapan digitalisasi.