LKPP catat realisasi belanja PDN capai 65,37 persen per Triwulan III

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Iwan Herniwan menyatakan bahwa ...

Nov 19, 2024 0

LKPP catat realisasi belanja PDN capai 65,37 persen per Triwulan III

Total realisasi belanja pengadaan barang/jasa dari UKM-K pada periode tersebut tercatat Rp239,8 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Iwan Herniwan menyatakan bahwa realisasi belanja barang/jasa produk dalam negeri (PDN) pada Triwulan III 2024 mencapai Rp535,71 triliun atau 65,37 persen dari anggaran.

"Rencananya belanja PDN sebesar Rp819,49 triliun, sedangkan realisasi penggunaan produk dalam negeri dari penyedia kini sebesar Rp535,71 triliun," ujar Iwan Herniwan di Jakarta, Senin (18/11).

Sementara itu, total alokasi belanja pengadaan barang/jasa nasional, baik PDN maupun produk impor, pada tahun ini mencapai Rp1.213,2 triliun, meningkat 50,41 persen daripada alokasi pada tahun 2020 yang tercatat Rp806,6 triliun.

Total alokasi belanja pada tahun in, menurut dia, telah terealisasi senilai Rp595,45 triliun hingga akhir September.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas), belanja PDN yang dilakukan LKPP memberikan dampak positif pada ekonomi dalam negeri.

Pada triwulan pertama 2024, belanja PDN tercatat sebesar Rp101,3 triliun dan berkontribusi sebesar 0,43 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, atau setara dengan menciptakan 1,14 juta lapangan kerja baru.

Iwan mengatakan bahwa hal tersebut salah satunya karena pihaknya terus mendorong penggunaan PDN dari pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi (UKM-K).

Ia menyatakan bahwa partisipasi UKM-K dalam kontrak pengadaan barang/jasa meningkat dari 36,1 persen pada tahun 2022 menjadi 42,8 persen pada tahun 2023, kemudian mencapai 40,27 persen pada triwulan ketiga 2024.

Total realisasi belanja pengadaan barang/jasa dari UKM-K pada periode tersebut, kata dia, tercatat Rp239,8 triliun.

Iwan menyatakan bahwa juga terdapat lonjakan signifikan jumlah produk yang terdaftar di platform e-procurement LKPP dengan jumlah produk yang terdaftar meningkat dari 2,4 juta pada tahun 2022 menjadi lebih dari 10 juta produk pada triwulan ketiga tahun ini.

"Kami memiliki peranan yang besar dalam pembangunan, dalam hal ini penyerapan PDN melalui pengadaan barang/jasa," katanya.Baca juga:
Baca juga: