Menteri Maruarar Klaim Realisasi KPR Subsidi Tembus 93.484 Unit
Penyaluran program KPR FLPP 2025 ditargetkan naik 4 kali lipat dari 200 ribu ke 800 ribu.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia menyatakan, realisasi subsidi kredit perumahan rakyat (KPR) tembus 93.484 sejak 20 Oktober hingga 5 Februari 2025 atau selama Presiden RI Prabowo Subianto menjabat.
Dari total tersebut, sebanyak 10.232 unit masih proses pembangunan berjalan. Kemudian, 11.783 ready stok atau selesai dilakukan pembangunan namun belum akad. Lalu, sebanyak 23.413 persetujuan kredit dan 8.717 akad kredit totalnya 54.145 unit.
Sedangkan realisasi jadwal sebanyak 37.945, akad KPR khusus PNS sebanyak 1.384. Sehingga jumlahnya 39.359 unit.
"Artinya dari 20 Oktober pada saat Presiden Prabowo dilantik sampai 5 Februari jumlah totalnya 93.484 unit," kata Ara dalam acara Grand Launching Bale by BTN di Istora Senayan, Minggu (9/2/2025).
Ara menyatakan, penyaluran pembiayaan FLPP sejak 20 Oktober hingga 5 Februari 2025 sebanyak 23.313 unit berasal dari Bank Tabungan Negara (BTN) sedangkan BTN Syariah sebanyak 5.529 unit.
Dia berharap pembangunan 3 juta rumah dalam 7 tahun akan terealisasi.
"Dari data yang saya terima BTN Bank Tabungan Negara 23.313 unit, BTN Syariah 5.529 unit Jadi totalnya 75,98 persen sama dengan 28.842 unit itu karya dari BTN dan BTN Syariah," jelas Ara.
"Kita punya target yang luar biasa membangun dan merenovasi 3 juta rumah dalam 7 tahun dan sebagian besar sudah-sudah lakukan dengan baik," papar dia.
Baca juga:
Penyaluran program ditargetkan naik 4 kali lipat dari 200 ribu ke 800 ribu.
KPR FLPP dipandang sangat penting dan dibutuhkan oleh MBR yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran terjangkau.
Lewat KPR FLPP, MBR bisa dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.
Kementerian Perumahan akan meyakinkan DPR, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk kenaikan kuota ini.
Baca juga:
Ara juga mengusulkan agar proporsi anggaran KPR FLPP antara APBN dan perbankan dibagi rata dengan proporsi 50:50 dari APBN dan perbankan.
Dalam komposisi anggaran KPR FLPP sebelumnya, porsinya sebesar 75:25. Komposisi diubah jadi 50:50 agar ada penghematan dan tidak membebani APBN.
"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis pada Senin (2/12/2024).
