Organisasi Pekerja: Efisiensi harus bijak dan perhatikan hak pekerja

Efisiensi ini adalah hal yang semangatnya bagus, yaitu untuk menghemat pembiayaan yang bukan prioritas. Namun, kalau menghapus atau mencabut sesuatu yang pada akhirnya berdampak pada pekerja, itu adalah hal sulit

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) 2025 harus dilakukan dengan bijak dan tidak abai dengan hak-hak pekerjanya, terutama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan honorer.

“Efisiensi ini adalah hal yang semangatnya bagus, yaitu untuk menghemat pembiayaan yang bukan prioritas. Namun, kalau menghapus atau mencabut sesuatu yang pada akhirnya berdampak pada pekerja, itu adalah hal sulit,” kata Timboel kepada ANTARA melalui sambungan telepon di Jakarta, Kamis.

Hal ini menyusul santernya pemberitaan terkait ribuan pegawai di instansi pemerintah yang dirumahkan sebagai imbas efisiensi anggaran K/L.

Upaya pemangkasan anggaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

Salah satu hal yang Timboel soroti adalah status P3K yang direkrut karena adanya kebutuhan dari instansi terkait. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja, hal tersebut bisa berdampak pada pelayanan publik yang menjadi kurang optimal.

“Ini bisa berdampak pada pelayanan publik dan meningkatnya angka pengangguran, yang menjadi persoalan baru lagi,” kata Timboel.

Ia menilai, jika angka pengangguran bertambah, nantinya bisa berdampak pada konsumsi dan perputaran ekonomi secara keseluruhan.

“Kalau PHK makin banyak, maka konsumsi juga berkurang. Konsumsi menurun juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi efisiensi ini hati-hati, jangan sampai malah membuat pertumbuhan ekonomi turun,” kata Timboel.

Agar efisiensi tidak berdampak kepada pekerja, Timboel menilai pemerintah perlu melakukan penyisiran anggaran dengan bijaksana.

Misalnya, memangkas anggaran program yang tidak prioritas utama, dan memiliki tata kelola dan pendataan yang lebih cermat.

“Program-program (yang diprioritaskan) tepat sasaran, melakukan pendataan dengan baik, itu langkah yang tepat. Misalnya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), harus bisa tepat sasaran (agar biaya yang dianggarkan tepat),” kata Timboel.

Di sisi lain, sejumlah komisi DPR RI menyuarakan agar K/L tidak melakukan PHK kepada pekerjanya sebagai bentuk efisiensi.

Selain itu, sejumlah K/L juga memastikan tidak memutus hubungan kerja demi menghemat anggaran tahun ini.

Baca juga:

Baca juga:

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025