Pakar UB Soal Efisiensi Anggaran Prabowo: Solusi Tepat atau Ancaman Sektor Vital?

Malang (beritajatim.com) – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memunculkan pro dan kontra. Langkah ini disebut mampu meningkatkan efektivitas kinerja kementerian, tetapi di sisi lain berpotensi mengurangi daya dukung bagi sektor vital lain.

Menurut Novy Setia Yunas, S.IP., M.IP., Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya (UB) sekaligus kebijakan ini harus dipahami secara proporsional. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran bisa memperkuat kinerja kementerian agar lebih tepat sasaran, tetapi juga memiliki risiko jika diterapkan secara berlebihan.

“Kementerian Kesehatan, misalnya, memiliki peran krusial dalam program pemeriksaan kesehatan gratis, tetapi kini mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp19 triliun,” ujar Ketua Bidang Kerjasama Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BP2M) FISIP UB Malang tersebut.

Begitu juga Kementerian Agama, yang kemungkinan akan mengalami pengurangan dana operasional sekolah dan pendidikan guru madrasah. Kementerian Ketenagakerjaan bahkan harus menunda program pelatihan berbasis kompetensi, sementara Kementerian Pekerjaan Umum mengkhawatirkan terganggunya proyek infrastruktur utama.

Namun, Novy berpendapat bahwa langkah efisiensi yang diterapkan Prabowo sudah tepat. Ia menilai, banyak anggaran yang selama ini dialokasikan untuk kegiatan yang kurang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Contohnya seperti seminar dan studi banding yang tidak memberikan solusi konkret bagi permasalahan publik. Lebih baik anggaran besar tersebut dialihkan untuk membiayai program atau kebijakan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tambah Novy, Selasa (11/2/2024) pada beritajatim.com.

Selain itu, efisiensi ini dinilai dapat meningkatkan performa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu dapat mengurangi potensi penyalahgunaan atau kebocoran dana di berbagai kementerian dan pemerintah daerah.

Novy juga menyoroti bahwa kebijakan ini selaras dengan kebutuhan negara yang semakin besar, terutama dalam mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah, dan infrastruktur dasar lain.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi harus dilakukan dengan bijak. Tujuannya agar tidak menghambat pelayanan dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak justru melemahkan sektor-sektor strategis yang menjadi fondasi kesejahteraan rakyat,” jelas pakar lulusan Universitas Airlangga itu.

Efisiensi anggaran di era Prabowo bisa menjadi langkah tepat dalam meningkatkan efektivitas kebijakan dan mengurangi kebocoran dana. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, pemangkasan ini bisa berdampak negatif terhadap layanan esensial seperti kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. (dan/ian)