PDIP: Kepala daerah harus libatkan pakar dalam pembuatan kebijakan

kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah PDIP harus berbasis pada riset dan penelitian mendalam, mengacu pada panduan teori yang ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang sebagaimana dilakukan Bung Karno dahulu

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kepala daerah terpilih 2024 harus mengundang ahli dan pakar dalam merumuskan kebijakan.

Hal ini sebagai bagian dari penerapan tradisi intelektual yang digagas oleh Proklamator Ir Soekarno atau Bung Karno.

“Ini karena tradisi intelektual dari Soekarno, maka tradisi intelektual Soekarno ini, kepala daerah dari PDI Perjuangan harus banyak mengundang ahli,” kata Hasto saat memberikan pembekalan kepala daerah terpilih 2024 dari PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

Dia mengungkapkan bahwa Bung Karno selalu menggunakan landasan teori yang jelas dalam hal ini konsep national state dalam merancang Indonesia.

“Soekarno merancang Indonesia juga menggunakan teori-teori kebangsaan, national state, dari nation state dia pakai untuk memberikan suatu basis teoritik mengapa Indonesia dari Sabang sampe Merauke itu satu national state, yang menyatu dengan tanah airnya, nasib jiwa kebangsaan yang melekat dengan nilainya, itu yang dipakai oleh Soekarno,” tegas Politikus asal Yogyakarta ini.

Baca juga:

Atas dasar itu, Hasto berharap bahwa kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah PDIP harus berbasis pada riset dan penelitian mendalam, mengacu pada panduan teori yang ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang sebagaimana dilakukan Bung Karno dahulu.

“Maka kepala-kepala daerah kita wajib membuat policy based on research, jadi, teori itu sebagai panduan, karena teori itu ditemukan dari fenomena sosial yang bertumbangan saat itu, yang dikuatkan oleh Soekarno bahwa dunia mengalami perubahan yang luar biasa pasca revolusi Prancis,” ujar Hasto.

“Maka Soekarno mendirikan PNI dengan spirit pemerdekaan Amerika dalam 4 Juli 1927 karena Amerika dan negara yang melawan kolonialisme yang pertama dalam sejarah peradaban modern. Nah ini maka tradisi intelektual Soekarno dialektika pertama, itu banyak di sejarah Nusantara,” sambungnya.

Dirinya mengingatkan kepala daerah PDIP agar tidak melupakan sejarah serta terus menggali ide-ide besar dari berbagai aliran pemikiran seperti materialisme, nasionalisme, Islamisme, hingga sosialisme yang pernah dibawa oleh Soekarno.

Baca juga:

Dengan demikian, lanjut Hasto, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih relevan dengan kondisi objektif rakyat dan mendalam dalam menganalisis berbagai tantangan.

“Kalau kepala daerah kita ya undang dong tim, undang dong dari perguruan tinggi, undang dari BRIN, untuk melihat bagaimana dialektika tentang kemajuan daerah, jangan lupakan sejarah, jangan tinggalkan sejarah. Ini yang dialektika pertama, Soekarno melihat sejarah Nusantara, sejarah dunia, buku sebagai jendela dunia dan pemikiran tokoh-tokoh dunia yang mendasari suatu konstruksi tentang persoalan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia,” tambah Hasto.

“Dari sini Soekarno masuk ke dialektika kedua tentang kondisi objektif rakyat Indonesia dan menggunakan pisau analisis materialisme, historis, fasisme, nasionalisme islamisme, dan sosialisme, dari sini lah muncul suatu ide geest semangat dan juga imajinasi, ini yang kita pakai,” ucapnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025