Kajari Situbondo: Pengaturan pemenang lelang jadi pintu masuk lidik
Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Ginanjar Cahya Permana menyebutkan pengaturan pemenang lelang proyek pembangunan infrastruktur di layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE di daerah menjadi pintu masuk melakukan ...
![Kajari Situbondo: Pengaturan pemenang lelang jadi pintu masuk lidik](https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2025/02/12/20250212_100316.jpg)
Situbondo (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Ginanjar Cahya Permana menyebutkan pengaturan pemenang lelang proyek pembangunan infrastruktur di layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE di daerah menjadi pintu masuk melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi."Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi dalam proses lelang proyek di LPSE (pengadaan barang/jasa) di lingkungan Pemkab Situbondo," katanya kepada wartawan di Situbondo, Jawa Timur, Rabu.Ginanjar menjelaskan bahwa yang dimaksud pengaturan lelang proyek itu adalah ada komunikasi antara pengusaha/kontraktor dan OPD terkait atau pejabat lainnya bagaimana mereka bisa memenangkan lelang yang dimaksud.Selain itu, lanjutnya, yang menjadi pintu masuk kejaksaan untuk melakukan penyelidikan adanya indikasi tindak pidana korupsi itu adalah pengusaha meminjam CV orang lain (pinjam bendera) dalam pelaksanaan pengerjaan proyek, termasuk sub-kontrak atau pemenang kontrak namun yang mengerjakan CV lain."Jika salah satu dari tiga itu dilanggar dan masyarakat bisa melaporkan kepada kami, maka akan menjadi pintu masuk bagi kami untuk melakukan penyelidikan," ucap Ginanjar.Ia menambahkan, unsur tindak pidana korupsi lainnya yaitu dengan melakukan mark up atau penggelembungan harga, mengurangi spesifikasi dalam kontrak dan lainnya.Selama ini, kata Ginanjar, juga gencar melaksanakan sosialisasi kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi."Saat Hari Antikorupsi Desember 2024 kami juga mengumpulkan semua PPK termasuk kepala dinas menyosialisasikan hal tersebut," katanya.