Pemerintah Mau Kurangi Impor LPG yang Tembus 7 Juta Ton Per Tahun
Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan untuk mempercepat proses pengurangan impor dengan mengembangkan industri dalam negeri.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah tengah berupaya mengurangi Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, , mengatakan bahwa Indonesia mencapai 7 juta ton per tahun.
"Impor kita sekitar 6-7 juta ton per tahun," katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).
Baca juga:
Sementara itu, kebutuhan konsumsi Indonesia mencapai 8 juta ton per tahun. Produksi dalam negeri hanya sebesar 1,4 juta ton.
Maka dari itu, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan untuk mempercepat proses pengurangan dengan mengembangkan industri dalam negeri.
Beberapa upaya pengembangan industri dalam negeri antara lain adalah dengan memanfaatkan gas C3 (propane) dan C4 (butana) serta mendorong jaringan gas untuk rumah rakyat.
"Nah caranya adalah kita membangun LPG dengan mempergunakan gas C3-C4, kurang lebih sekitar 1,7 juta ton yang sudah ada," ujar Bahlil.
Baca juga:
"Selebihnya kita akan dorong pada gasifikasi untuk jargas, jaringan gas kepada rumah rakyat," sambungnya.
Sebelumnya, Bahlil pernah mengungkap bahwa saat ini Indonesia mengeluarkan devisa yang signifikan untuk , sekitar Rp 450 triliun keluar setiap tahun untuk membeli minyak dan gas, termasuk .
Hal ini berdampak langsung pada neraca perdagangan dan pembayaran negara, sehingga pembangunan industri domestik dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengurangi beban tersebut.
Untuk pengembangan jaringan gas rumah tangga sebagai bagian dari upaya pelayanan pemerintah kepada masyarakat, saat ini Bahlil menyebut pemerintah tengah membangun pipa gas dari Aceh hingga Pulau Jawa.
Baca juga:
"Ini sebagai bagian daripada instrumen untuk memediasi ketika gas kita di Jawa lebih banyak, bisa kita kirim ke Aceh atau ke Sumatera. Atau gas kita di Sumatera lebih banyak bisa kita kirim ke Pulau Jawa," ujar Bahlil dalam keterangannya, Kamis (12/9/2024).
Lebih lanjut, untuk mendorong investasi di sektor hulu migas, Pemerintah sedang merumuskan langkah-langkah komprehensif yang melibatkan penyederhanaan regulasi perizinan.
"Perizinan kita terlalu banyak. Ada kurang lebih sekitar 300 lebih izin. Nah ini kita akan pangkas, kita akan potong," kata Bahlil.
Selain penyederhanaan perizinan, Bahlil menekankan pentingnya memberikan insentif menarik bagi investor di sektor hulu minyak dan gas.
"Kita akan memperhatikan sweetener-sweetener yang mumpuni untuk kemudian bisa kita menawarkan kepada investor. Kemudian kita akan bicara sama K3S untuk sharing masalah dan sharing pendapatan dengan baik" pungkasnya.
