Politik kemarin, Megawati-Prabowo hingga gencatan senjata Israel-Hamas

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik kemarin (16/1) menjadi sorotan, mulai dari PDI Perjuangan berharap Megawati dan Prabowo bertemu sebelum kongres hingga Komisi I DPR RI sebut gencatan senjata awal pengakuan de facto Palestina merdeka.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. PDI Perjuangan berharap Megawati dan Prabowo bertemu sebelum kongres

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan berharap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri segera bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum partai ini melaksanakan kongres.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah menyebutkan terdapat rencana DPP PDI Perjuangan mengundang Prabowo dalam Kongres PDI Perjuangan yang kemungkinan digelar pada bulan April 2025.

"Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahului oleh pertemuan Ibu Mega dengan Presiden RI Prabowo," ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya

2. Ketua BKSAP sebut gencatan senjata di Gaza sebagai jendela kemanusiaan

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyebut gencatan senjata yang dicapai antara Israel dengan Hamas pada Rabu (15/1) sebagai jendela kemanusiaan yang patut disyukuri.

"Ini adalah jendela kemanusiaan yang wajib disyukuri," kata Mardani dalam pesan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Meskipun, kata dia, durasi gencatan senjata yang disepakati Israel-Hamas itu baru akan berlangsung selama 42 hari atau enam pekan.

Baca selengkapnya

3. Ketua DPD tak masalah Istana tolak zakat untuk MBG karena hanya usulan

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin menyatakan tidak masalah jika Istana tidak berkenan dengan penggunaan zakat, infaq, dan sedekah untuk program makan bergizi gratis (MBG) karena hal tersebut disampaikan hanya sebagai usulan alternatif bagi pemerintah.

Sebagai pimpinan lembaga parlemen DPD RI, Sultan merasa perlu memberikan alternatif gagasan kepada pemerintah untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak mengalami hambatan, baik secara anggaran maupun teknis pelaksanaannya.

"Kami juga ingin berkontribusi untuk membantu pemerintah dengan memberikan ide, masukan, dan mengajak masyarakat mampu untuk terlibat karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong dan gotong royong," kata Sultan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya

4. PAN: Usulan zakat untuk MBG perlu kajian dan pendapat ulama

Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai usulan pengalokasian dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu kajian dan pendapat dari para ulama untuk membahas hukumnya dari sisi agama.

Menurut dia, persoalan zakat merupakan persoalan keagamaan yang berada di wilayah para ulama, sehingga para ulama tersebut yang lebih berhak untuk memberikan pendapat mengenai hal tersebut.

"Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah," kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya

5. Komisi I: Gencatan senjata awal pengakuan de facto Palestina merdeka

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan menyebut gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang dicapai pada Rabu (15/1) harus menjadi awal bagi pengakuan kemerdekaan Palestina secara de facto.

"Yang terpenting adalah gencatan senjata ini harus menjadi awal pengakuan secara de facto kemerdekaan bangsa Palestina karena de jure sudah diputus PBB dengan suara mayoritas setuju kemerdekaan Palestina, Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh," kata Aher, sapaan karibnya, kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Usai kesepakatan tercapai, dia menyebut bahwa target selanjutnya ialah mengawal pelaksanaan gencatan senjata antara Israel dan Hamas agar berjalan dengan tertib dan aman.

Baca selengkapnya

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025