Tiktok Resmi Ditutup di AS Mulai Besok

Layanan TikTok akan ditutup di Amerika Serikat mulai Minggu (19/1). Pemblokiran tersebut berdasarkan keputusan Mahkamah Agung yang melarang  beroperasi di Amerika Serikat jika perusahaan induknya di Tiongkok, ByteDance, tidak menjualnya.

Larangan itu ditetapkan Mahkamah Agung AS karena kekhawatiran keamanan nasional terkait potensi pembagian data dengan otoritas Tiongkok, yang sebenarnya telah dibantah oleh ByteDance.

Sebanyak 170 juta warganet di AS menggunakan platform tersebut. TikTok memperingatkan pada Jumat malam bahwa layanannya akan ditutup di Amerika Serikat pada Minggu kecuali pemerintahan Presiden Joe Biden memberikan jaminan kepada perusahaan-perusahaan seperti Apple dan Google bahwa mereka tidak akan menghadapi tindakan penegakan hukum saat larangan tersebut mulai berlaku.

"Kecuali jika Pemerintah Biden segera memberikan pernyataan definitif untuk memuaskan penyedia layanan paling penting yang menjamin tidak adanya penegakan hukum, sayangnya TikTok akan dipaksa untuk ditutup pada tanggal 19 Januari," kata perusahaan tersebut.

Sementara itu, Presiden terpilih Donald Trump, telah berjanji untuk menyelamatkan TikTok setelah kembali menjabat sebagai presiden pada Senin (18/1).

Trump, yang pada tahun 2020 telah mencoba untuk melarang TikTok, mengatakan bahwa ia berencana untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan aplikasi tersebut. "Keputusan saya tentang TikTok akan dibuat dalam waktu dekat, tetapi saya harus punya waktu untuk meninjau situasinya. Nantikan!" kata Trump dalam unggahan di media sosial.

CEO TikTok Shou Zi Chew berencana menghadiri pelantikan kedua Trump di Washington. Trump mengatakan bahwa ia dan Presiden Tiongkok Xi Jinping membahas TikTok melalui panggilan telepon pada hari Jumat.

Pengguna Beralih ke RedNote

Banyak pengguna platform TikTok di Amerika beralih ke platform asal Tiongkok, RedNote, yang juga dikenal sebagai Xiaohongshu. Sejak Senin (13/1), RedNote menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh di AS.

Namun, popularitas itu menghadirkan tantangan bagi RedNote, yang harus menyeimbangkan kebijakan moderasi konten ketat ala Tiongkok dengan pengalaman pengguna yang positif bagi pengguna non-Tiongkok.

Beberapa pengguna mengeluhkan kebijakan sensor RedNote, yang tidak hanya membatasi konten kekerasan, ujaran kebencian, dan pornografi, tetapi juga jenis unggahan lainnya.

Ketika ditanya tentang kebijakan sensor di RedNote, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, menyatakan pihaknya percaya bahwa platform apa pun yang Anda gunakan adalah pilihan pribadi. "Kami mendorong serta mendukung pertukaran antarindividu," ujarnya.

Internet di Tiongkok telah lama dikenal dengan penyensoran terhadap istilah dan topik yang dianggap sensitif secara politik atau sosial. Pada 2024, Weibo mengumumkan upaya untuk menghapus konten dengan “nilai-nilai yang tidak diinginkan,” seperti unggahan yang “memamerkan kekayaan dan memuja uang.”

Pada 2021, Weibo didenda 14,3 juta yuan atau sekitar Rp 36 miliar karena memuat unggahan sensitif secara politik, misinformasi, dan materi terlarang lainnya.