Prabowo Minta Evaluasi Seluruh PSN, Pertanda Hubungan dengan Jokowi Memburuk?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) menyoroti soal keputusan Presiden Subianto yang akan mengevaluasi seluruh proyek strategis nasional (PSN) era Joko Widodo (Jokowi).

Menurut , keputusan untuk mengkaji ulang era tak dapat dilihat sebagai upaya sang presiden menjauhi .

“Ini bukan tentang apakah ingin menjauhi , ataukah ini adalah eranya Pak ditinggalkan oleh Pak . Bukan begitu,” kata Hensa pada Sabtu (25/1/2025).

Dia berpandangan, setiap presiden yang berkuasa pasti memiliki program-program yang diprioritaskan.

Menurut , program-program tersebut pasti akan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, seperti finansial dan kebutuhan negara.

“Saya yakin setiap program pemerintah selalu ada masanya. Jadi pada saat masa Presiden , ya -nya harus seperti itu. Harus seperti yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Namun, kata dia, pada Pemerintahan bisa saja berbeda dengan berbagai macam pertimbangan.

"Bisa tentang finansial, bisa tentang keadilan, bisa tentang kebutuhan, jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan negara. Dan evaluasi itu harus kita apresiasi,” ucap .

Hensat berharap, dapat menetapkan program-program yang terbaik untuk membangun Indonesia ke depannya.

Dia menilai, evaluasi ini tak serta merta menandakan bahwa komunikasi antara dan memburuk.

Ia berpendapat, perintah mengevaluasi seluruh bisa saja dilakukan dengan pertimbangan tertentu.

“Saya yakin walaupun nanti keputusannya ditunda, itu bukan berarti komunikasi antara Presiden ke-7 dan ke-8 ini memburuk, menurut saya tetap baik,” tegasnya.

Hensat pun meyakini bahwa tidak akan kecewa jika mengevaluasi -PSN yang ia canangkan.

Menurutnya, sebagai mantan presiden pun akan memaklumi keputusan demi kemaslahatan bangsa,

“Saya yakin Pak juga tidak akan marah dan kecewa bila ada keputusan-keputusan menunda bila nanti Pak menginstruksikan demikian atau memutuskan demikian,” tutur .

Rencana untuk mengevaluasi seluruh disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pernyataan ini merespons Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang belakangan ramai dikaitkan dengan pagar laut yang tidak memiliki izin di perairan Tangerang, Banten.

"Betul (Prabowo minta dievaluasi). Beliau meminta kita benar-benar mereview dengan baik," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025), dikutip dari Kompas.com.