Satgas Godok Strategi Dapatkan Pembiayaan Perumahan dengan Bunga Rendah

Satuan Tugas Perumahan berencana mencari investor untuk menempatkan dananya selama 10 tahun di dalam negeri dengan pengembalian investasi 2% per tahun. Langkah tersebut dinilai dapat menyelesaikan keterbatasan dana segar yang selama ini menghambat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan (FLPP).Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menemukan perbankan saat ini membayarkan bunga sekitar 5% kepada nasabah deposito. Namun para bankir mengaku tidak dapat mengenakan bunga hingga 9% untuk penyaluran Kredit Pemilikan Rumah agar tetap mendapatkan margin bunga sebesar 4%."Ini masih dalam proses rencana. Program ini bukan untuk investor yang mencari keuntungan dengan maksimal, tapi cara agar dana pemerintah sebuah negara tidak pasif di bank sentral masing-masing negara," kata Bonny dalam Ngobrol Santai Apersi dan Satgas Perumahan, Jumat (17/1).Bonny berencana menawarkan program tersebut pada pemerintah yang dengan tujuan membantu Presiden Prabowo Subianto. Dengan kata lain, program tersebut akan menggunakan negosiasi bilateral, bukan negosiasi pasar.Bonny menilai program tersebut akan membuat program FLPP dapat bergantung penuh pada likuiditas perbankan. Untuk diketahui, anggaran FLPP pada tahun ini mencapai Rp 28,17 triliun dengan komposisi pembiayaan 75% dari anggaran negara dan 25% dari perbankan.Bonny anggaran FLPP tersebut telah sesuai dengan usulan pihaknya untuk membangun 300.000 rumah tahun ini. Menuruntya, usulan tersebut telah mempertimbangkan risiko fiskal atas kenaikan target FLPP sejumlah 100.000 unit dari realisasi tahun lalu sekitar 200.000 unit.Bonny berargumen target FLPP sejumlah 300.000 unit telah sesuai dengan ukuran risiko fiskal yang dihitung Kementerian Keuangan. Akan tetapi, Bonny optimistis target FLPP tahun depan dapat melonjak jika strategi penempatan dana oleh investor disetujui pada tahun ini.Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara berencana meningkatkan kuota FLPP menjadi 800.000 unit pada tahun ini. Pemerintah mendukung pengembangan sumber pendanaan alternatif untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan, terutama jika skema pembiayaan mengalami perubahan.Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50 persen dari negara dan 50 persen dari perbankan agar tidak membebani keuangan negara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.Menanggapi kebijakan tersebut, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu menyampaikan kenaikan kuota FLPP menjadi 800 ribu unit akan memerlukan lebih dari Rp70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp30 triliun.Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50 persen-50 persen antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp12 triliun.“Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” ujar Nixon.