TikTok Terancam Diblokir di AS, Content Creator Mulai Pamit Lewat Video

Surabaya (beritajatim.com) – TikTok menghadapi ancaman serius. Keberadaannya di Amerika Serikat akan dihentikan Minggu (19/1/2025) besok, jika pemerintah tidak segera memberikan kepastian terkait larangan yang akan berlaku. Uniknya, sejumlah content creator negeri Paman Sam ini mulai pamit pada followernya.

Hal ini dipicu oleh keputusan Mahkamah Agung AS yang menguatkan undang-undang yang mewajibkan ByteDance, induk asal China, untuk menjual platform tersebut kepada pihak netral.

Dalam pernyataan tertulisnya, TikTok menyebut bahwa Gedung Putih dan Departemen Kehakiman belum memberikan jaminan yang diperlukan untuk menjaga layanan aplikasi tersebut tetap tersedia di AS. Tanpa campur tangan pemerintah, TikTok menyatakan akan ‘dipaksa menghentikan operasinya di AS mulai 19 Januari’.

Undang-undang yang disahkan pada April tahun lalu mengharuskan ByteDance menjual versi AS dari aplikasi tersebut sebelum tenggat waktu. Jika tidak, TikTok akan dihapus dari toko aplikasi seperti Apple dan Google, serta tidak lagi menerima pembaruan keamanan.

Ditulis BBC, Mahkamah Agung AS menolak argumen TikTok yang menyebut undang-undang tersebut melanggar hak kebebasan berbicara bagi 170 juta penggunanya di AS. Dengan keputusan ini, TikTok harus segera menemukan pembeli untuk menghindari larangan penuh.

Dampak Larangan TikTok

Jika larangan diterapkan, pengguna TikTok di AS tidak hanya akan kehilangan akses untuk mengunduh aplikasi, tetapi juga pembaruan, yang secara bertahap dapat membuat aplikasi tidak berfungsi. Bahkan, TikTok mengisyaratkan bahwa aplikasi tersebut mungkin langsung tidak dapat digunakan oleh pengguna yang sudah menginstalnya.

Para pembuat konten di AS telah mulai berpamitan dengan pengikut mereka melalui video yang mereka unggah. Beberapa kreator mengakui, kehilangan TikTok dapat berdampak besar pada pendapatan mereka. Di sisi lain, ada juga yang menyoroti konten edukasi di platform tersebut akan menjadi kehilangan terbesar bagi komunitas.

Sebagian pengguna menyarankan para pengikut mereka untuk beralih ke platform lain, termasuk Red Note, aplikasi video asal China yang belum banyak digunakan di AS.

Respons Pemerintah dan TikTok

Meskipun Presiden Joe Biden akan mengakhiri masa jabatannya pada Senin besok, pelaksanaan undang-undang ini akan menjadi tanggung jawab pemerintahan yang akan dilantik pada hari yang sama.

sebelumnya mendukung larangan ini, tetapi belakangan ia mengisyaratkan akan mempertimbangkan kembali keputusannya.

“Saya akan membuat keputusan terkait TikTok dalam waktu dekat, tetapi saya perlu waktu untuk meninjau situasi ini,” kata Trump. Katanya, ia juga menyebut bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Presiden China Xi Jinping terkait TikTok.

Sementara CEO TikTok, , berencana menghadiri pelantikan Trump untuk menyampaikan apresiasi atas komitmen presiden terpilih tersebut dalam bekerja sama dengan TikTok.

Namun, ByteDance menegaskan tidak akan menjual TikTok dan siap menghentikan operasinya di AS jika tidak ada perubahan keputusan.

Kekhawatiran Keamanan Nasional

TikTok telah lama menjadi sorotan di AS terkait dugaan pengumpulan data pengguna yang diduga berpotensi disalahgunakan oleh pemerintah China.

Meski TikTok berulang kali menyatakan tidak berbagi informasi dengan Beijing, sejumlah legislator Demokrat dan Republik mendukung undang-undang ini untuk mengurangi risiko keamanan nasional.

Menteri Kehakiman AS Merrick Garland misalnya, menyatakan bahwa rezim otoriter tidak boleh memiliki akses tanpa batas ke data warga Amerika. (hdl)