Trump dan Prabowo Sama-sama Kejar Efisiensi Anggaran, Ini Beda Kebijakannya

Kebijakan efisiensi anggaran tak hanya diterapkan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Amerika Serikat bahkan menunjuk pengusaha Elon Musk Trump untuk memimpin departemen efisiensi pemerintah untuk memberikan masukan kepada presiden. 

Lantas apa beda kebijakan Prabowo dan Trump dalam efisiensi anggaran?

Efisiensi Anggaran Prabowo

Dalam instruksinya, Prabowo menargetkan total penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, dengan rincian pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun serta penghematan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penghematan anggaran menyasar belanja-belanja nonprioritas yang dampaknya ak akan menganggu pertumbuhan ekonomi. “Pos-pos anggaran yang tidak memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, seperti seremonial, rapat, seminar, kajian, diklat, honor sewa gedung, kendaraan, hingga percetakan, akan menjadi fokus pemangkasan anggaran,” kata Sri Mulyani.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02-2025,  para menteri/pimpinan lembaga pun diminta untuk mengidentifikasi rencana efisiensi belanja sesuai besaran yang masing-masing telah ditetapkan. Adapun identifikasi, mencakup belanja operasional dan nonoperasional, tetapi tidak mengganggu komponen belanja pegawai dan bantuan sosial.

Adapun efisiensi belanja, antara lain dilakukan pemerintah dengan memangkas perjalanan dinas,  membatalkan program beasiswa, menyetop pembangunan di IKN Nusantara, hingga menghemat penggunaan listrik, air, dan telepon.

Anggaran hasil efisiensi ini, menurut Sri Mulyai, diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan, energi, perbaikan sektor kesehatan, serta inisiatif lain yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah juga memastikan program-program layanan dan kesejahteraan masyarakat tidak akan terganggu. 

Efisiensi Anggaran Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga perubahan besar-besaran pada hari pertama pemerintahannya untuk mengejar efisiensi anggaran. Trump, antara lain memecat karyawan lembaga karier, membekukan hibah ke pemerintah feberal senilai triliunan dolar, menghentikan program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, hingga keluar dari organisasi internasional seperti WHO. 

Pada pekan pertama Trump memimpin, ia memutuskan untuk keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO karena mengaku kecewa dengan penanganan pandemi Covid-19. Amerika Serikat adalah donatur terbesar WHO yang menyumbang 18% dari pendapatan ogranisasi ini. 

Mengutip AP News, Trump menawarkan para pekerja federal atau aparatur sipil negara atau ASN di negaa itu kesempatan untuk mengundurkan diri dengan tawaran upah dibayarkan hingga September 2025. Kebijakan ini diperkirakan dapat menghemat anggaran AS mencapai US$100 miliar atau sekitar Rp1.631 triliun dengan perkiraan 5% hingga 10% dari total tenaga kerja federal mengambil kebijakan tersebut.

Pada minggu pertamanya menjabat, Trump juga mengeluarkan perintah eksekutif yang memerintahkan penghentian sementara selama 90 hari atas sebagian besar bantuan luar negeri AS yang disalurkan melalui Departemen Luar Negeri. Itu berarti ribuan program kemanusiaan, pembangunan, dan keamanan yang didanai AS di seluruh dunia berhenti bekerja atau bersiap untuk berhenti tanpa dana untuk membayar staf, organisasi bantuan memberhentikan ratusan karyawan.

Seminggu setelah pemerintahan baru dimulai, sedikitnya 56 pejabat senior di badan bantuan dan pembangunan AS diberhentikan sementara di tengah penyelidikan atas dugaan upaya untuk menggagalkan langkah Trump. Berbicara dengan syarat anonim, seorang pejabat saat ini dan mantan pejabat di Badan Pembangunan Internasional AS mengonfirmasi kepada The Associated Press alasan yang diberikan untuk pemindahan tersebut dan juga mengatakan bahwa beberapa ratus kontraktor yang berbasis di Washington dan di tempat lain diberhentikan.

Pemberitahuan internal USAID yang dikirim pada Senin malam dan diperoleh AP juga mengatakan bahwa pelaksana tugas administrator baru Jason Gray telah mengidentifikasi "beberapa tindakan dalam USAID yang tampaknya dirancang untuk menghindari Perintah Eksekutif Presiden dan mandat dari rakyat Amerika.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio secara khusus hanya mengecualikan program pangan darurat dan bantuan militer ke Israel dan Mesir dari pembekuan bantuan asing.

Trump juga mengakhiri tindakan afirmatif dalam kontrak federal dan memerintahkan agar semua staf federal yang menangani keberagaman, kesetaraan, dan inklusi diberi cuti berbayar dan akhirnya diberhentikan. Langkah itu mengikuti perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada hari pertamanya yang memerintahkan pembongkaran program keberagaman dan inklusi pemerintah federal yang dapat menyentuh segala hal mulai dari pelatihan anti-bias hingga pendanaan bagi petani dan pemilik rumah minoritas, program yang disebut Trump sebagai "diskriminasi."

Gedung Putih mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka menghentikan hibah dan pinjaman federal saat pemerintahan Trump memulai tinjauan ideologis menyeluruh.

Pembekuan dana oleh pemerintahan Republik ini dapat memengaruhi triliunan dolar dan menyebabkan gangguan yang meluas dalam penelitian perawatan kesehatan, program pendidikan, dan inisiatif lainnya. Bahkan hibah yang telah diberikan tetapi belum dibelanjakan seharusnya dihentikan.

"Pemanfaatan sumber daya Federal untuk memajukan kesetaraan Marxis, transgenderisme, dan kebijakan rekayasa sosial kesepakatan baru hijau adalah pemborosan uang pembayar pajak yang tidak meningkatkan kehidupan sehari-hari orang-orang yang kita layani," kata memo dari Matthew Vaeth, penjabat direktur Kantor Manajemen dan Anggaran.