Usai Dilantik jadi Bupati Blitar, Rijanto-Beky Akan Lakukan Mutasi Jabatan?

Blitar (beritajatim.com) – Pasangan Rijanto-Beky akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blitar pada 6 Februari 2025.

Setelah pelantikan, mereka akan resmi memimpin Kabupaten Blitar. Sebagai bagian dari langkah awal pemerintahan, Rijanto-Beky diberikan kewenangan untuk melakukan mutasi jabatan guna mendukung keberhasilan program kerja mereka.

Menurut aturan yang berlaku, seorang bupati dapat melakukan mutasi jabatan di awal masa kepemimpinannya dengan syarat memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Aturan memang membolehkan, dengan syarat atas seizin atau dengan persetujuan Mendagri,” ujar Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Budi Hartawan, pada Minggu (26/1/2025). Meski demikian, Rijanto-Beky harus mencantumkan alasan yang jelas saat mengajukan mutasi jabatan kepada Kemendagri.

Aturan yang ada menyatakan bahwa bupati dapat melakukan mutasi jabatan baik enam bulan sebelum ditetapkan sebagai calon kepala daerah (cakada) maupun enam bulan setelah dilantik. Oleh karena itu, jika Rijanto-Beky melakukan mutasi jabatan, tindakan tersebut tidak akan melanggar aturan yang ada.

Sebelum pelantikan, tim transisi Rijanto-Beky telah melakukan pemetaan terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Miftahul Huda, Juru Bicara Tim Transisi Rijanto-Beky, mengungkapkan bahwa pemetaan dilakukan karena sejumlah pejabat diduga mendukung pasangan petahana, Rini-Ghoni, pada Pilkada yang lalu.

“Kemarin itu kan banyak para pejabat Kabupaten Blitar itu yang di 02 (Rini-Ghoni) maksud kami nama-nama yang sudah tertera di 02 (Rini-Ghoni) itu kita lakukan pemetaan,” jelas Miftahul Huda pada Senin (23/12/2024).

Setelah pemetaan dilakukan, tim transisi Rijanto-Beky berencana melaksanakan upaya rekonsiliasi di kalangan pejabat Pemkab Blitar. Hal ini dilakukan agar pejabat di lingkungan Pemkab Blitar bisa bersatu dan mendukung program kerja Bupati-Wakil Bupati Terpilih.

Miftahul Huda menambahkan, “Kami berharap jangan sampai berlarut, yang masalah politik itu sudah selesai dan mari bersatu tidak ada 01 (Rijanto-Beky) dan 02 (Rini-Ghoni) tapi kami sudah memetakan teman-teman pejabat Kabupaten Blitar.”

Tim transisi Rijanto-Beky juga mengingatkan bahwa jika masih ada pejabat yang mengutamakan kepentingan politik tertentu, mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ada, mulai dari peringatan hingga tindakan tegas.

Apakah Rijanto-Beky benar akan melakukan mutasi jabatan pada awal masa kepemimpinan mereka? Ini menjadi hal yang layak untuk dinantikan. Mutasi jabatan memang sering dilakukan oleh pemimpin baru di awal masa kepemimpinan sebagai bagian dari strategi untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan visi dan misinya. [owi/suf]