Bahlil Dapat Wejangan JK soal Masalah LPG 3 Kg: Distribusi hingga Skema Subsidi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku mendapatkan beragam saran dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla terkait alur reformasi distribusi LPG 3 kg. JK adalah sosok dibalik kebijakan konversi dari minyak tanah ke elpiji melalui subsidi LPG 3 kg.

Momen tersebut terjadi saat Bahlil memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (4/2).  Prabowo dalam pertemuan itu juga mengundang JK dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam forum tersebut.

Menurut Bahlil, JK memberikan saran terkait penataan subsidi elpiji melon yang bekalangan menuai polemik di masyarakat. JK menyarankan agar memperkuat pengecer menjadi sub pangkalan. Usulan ini berangkat dari fenomena selisih harga yang tinggi dari Pertamina menuju konsumen. “Pak JK menyampaikan bahwa penataan itu penting,” kata Bahlil setelah pertemuan itu.

Bahlil menceritakan, harga gas LPG 3 kg dari Pertamina ke agen berada di kisaran Rp 12 ribu sampai Rp 13 ribu. Alur harga gas melon itu berlanjut dari agen ke pangkalan sekira Rp 16 ribu sampai Rp 17 ribu. “Ini masih terpantau, masih bisa dikendalikan oleh Pertamina,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Golkar itu melanjutkan, reli harga LPG 3 kg dari pangkalan ke pengecer saat ini sulit terpantau karena tidak adanya instrumen hukum yang mengatur. Bahlil menyebut, harga jual LPG 3 kg di konsumen akhir dapat mencapai Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu. “Harusnya perhitungan kami maksimal di bawah Rp 20 ribu, antara Rp 18 ribu sampai Rp 19 ribu,” kata Bahlil.

Dia menjelaskan, proses distribusi LPG 3 kg ke depan bakal menggunakan skema terbaru, yakni menjadikan 370 ribu pengecer menjadi sub pengkalan yang diberikan fasilitas mirip dengan pangkalan. “Ini supaya harganya bisa dikontrol pakai teknologi,” ujarnya.

Menurut Bahlil, JK juga menyoroti sistem sistem subsidi LPG 3 kg saat ini cenderung tidak berubah sejak dia menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2009. “20 tahun subsidi elpiji belum ada perubahan. Sejak dolar saat itu Pak JK Rp 8.000, sekarang sudah Rp 16 ribu tidak ada perubahan,” ujarnya.

Kilas balik konversi minyak tanah ke elpiji

JK merupakan salah satu figur yang mendorong kebijakan konversi dari minyak tanah ke elpiji dengan tujuan mengurangi beban subsidi energi. Saat masih menjabat sebagai wakil presiden mendampingi SBY, JK mendorong Kementerian ESDM dan PT Pertamina untuk mengawal kelancaran distribusi tabung gas elpiji ke seluruh Indonesia.

Melansir arsip Kementerian ESDM, konsumsi minyak tanah sebelum dilakukan konversi mencapai kisaran 12 juta kiloliter (KL) setiap tahun. Ketika itu, besaran subsidi mencapai sekitar Rp 25 triliun. Angka ini berubah sesuai dengan basis asumsi harga minyak mentah dunia maupun volume.

Program konversi tesebut  diikuti dengan pengurangan volume minyak tanah bersubsidi. Adapun biaya produksi elpiji lebih murah dibanding minyak tanah. Biaya produksi minyak tanah tanpa subsidi adalah sekitar Rp 6.700 per liter dan Rp 2.500 per liter jika disertai subsidi. Sementara itu, biaya produksi elpiji tanpa subsidi adalah Rp 4.200 per liter dan Rp 2.500 per liter  dengan subsidi.

Program konversi minyak tanah ke elpliji memiliki sasaran atau target awal sekitar 40 juta Kepala Keluarga (KK) miskin. Guna memenuhi keperluan itu, dibutuhkan 40 juta kompor gas beserta asesorisnya serta 100 juta tabung elpiji 3 Kg.

Pada pelaksanaan program, telah dibagikan sejumlah paket perdana secara gratis kepada para keluarga miskin yang terdiri kompor dan asesoris serta tabung gas melon 2 kg. Sejak mulai dilaksanakan tahun 2007 hingga menjelang akhir 2010, telah dibagikan paket perdana sebanyak 44.675.000 atau lebih dari 100% dari target. Adapun penghematan hingga 2010 mencapai Rp 19,34 Triliun.