Bahlil Lahadalia Ungkap 6.700 Dusun di RI Masih Belum Teraliri Listrik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap masih ada ribuan dusun di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik dari PT PLN (persero). Ia menyebut di wilayah-wilayah tersebut, masyarakat masih menggunakan listrik secara swadaya dengan bahan bakar minyak (BBM) sebagai sumber energi.

“Terdapat 340 kecamatan atau sekitar 6.700 dusun yang belum kita kasih listrik,” kata Bahlil dalam siaran pers, dikutip Selasa (21/1).

Bahlil mengatakan, 6.700 dusun tersebut setara dengan sekitar 1,3 juta rumah tangga. Ia menambahkan bahwa untuk melistriki seluruh wilayah tersebut, diperlukan anggaran sebesar Rp 48 triliun selama lima tahun.

“Kami yakin, Insyaallah, apa yang Bapak Presiden arahkan ini akan mampu kita lakukan, bisa kita wujudkan semuanya akan terlistriki," ujarnya..

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Indonesia memiliki 7.281 kecamatan dan 340 di antaranya belum sepenuhnya teraliri listrik. Kementerian ESDM menulis hal ini tidak berarti seluruh wilayah di kecamatan tersebut gelap total. 

Biasanya dalam satu desa terdapat beberapa dusun, sehingga hanya dusun-dusun tertentu di kecamatan tersebut yang belum menikmati akses listrik, sementara wilayah lainnya sudah teraliri listrik.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan optimisme bahwa program elektrifikasi ini dapat selesai dalam lima tahun mendatang. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh wilayah Indonesia mendapatkan akses listrik.

"Tadi saya mendapat laporan masih adanya beberapa ribuan dusun yang belum menikmati listrik dan memerlukan biaya Rp 48 triliun untuk melistriki semuanya. Kalau Rp 48 triliun dibagi lima, berapa itu Rp 9 triliun. Rasa-rasanya lima tahun kita bisa selesaikan itu," ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk program ini akan dipenuhi melalui penghematan yang dilakukan pemerintah di berbagai bidang. 

PLN ajukan PMN

PT PLN (Persero) sebelumnya mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2025 dengan alokasi sebanyak Rp 3 triliun. PMN ini diajukan untuk program listrik desa (lisdes) terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

“Ini untuk mendukung target rasio desa listrik 100% pada 2027,” kata Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI pada Rabu (10/7/24). 

 Darmawan mengatakan target PMN 2025 ini akan dirasakan oleh 192 kabupaten, 548 kecamatan, dan 1.092 desa.

Program ini juga akan dijalankan dengan jumlah pelanggan mencapai 85.017, kapasitas photovoltaic (PV) atau pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 19.877 kwp, serta jaringan tegangan menengah 20 ribu volt, jaringan tegangan rendah sejumlah 1692 kms, dan gardu distribusi 54.930 kva.