Daftar Menteri Jadi Sorotan di 100 Hari Kabinet Prabowo, Bahlil hingga Satryo

Jelang 100 hari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka terbentuk sejumlah menteri menjadi sorotan publik. Sejak dilantik pada 21 Oktober 2024 beberapa peristiwa terkait dengan tindakan dan perkataan menteri ramai dibicarakan publik termasuk di sosial media. 

Pada saat pelantikan Prabowo memperkenalkan jajaran menteri dan wakil menteri yang tunjuk tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Nama tersebut merujuk pada nama koalisi yang mengusung Prabowo - Gibran di pilpres 2024. 

Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo terdiri dari 48 Menteri yang terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis. Selain itu juga ada 5 Kepala Lembaga dan 56 wakil menteri. Selain itu Prabowo juga menunjuk sejumlah staf khusus dan jabatan teknis lainnya. 

Sejak dilantik, sejumlah pejabat di Kabinet Merah Putih sudah menjadi sorotan publik lantaran kebijakan, tindakan dan perkataan yang diungkap pada publik. 

Sorotan terbaru mengarah pada Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro. 

Menteri Satryo ramai diperbincangkan  setelah didemo oleh ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementerian yang ia pimpin. Satryo juga viral lantaran beredarnya rekaman yang diduga memperdengarkan suara profesor tersebut. 

Deretan menteri dan pejabat di kabinet Prabowo - Gibran yang jadi sorotan di 100 hari pertama

Bahlil Lahadalia

Nama Bahlil ramai diperbincangkan tak lama setelah ia dilantik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ia disorot lantaran publik mempertanyakan gelar doktor yang baru ia dapatkan dari Universitas Indonesia. 

Bahlil meraih gelar doktor dari UI dalam waktu kurang dari dua tahun, yang menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan proses akademiknya. Beberapa pihak menyoroti kemungkinan penggunaan jurnal predator dalam publikasi disertasinya.

Universitas Indonesia (UI) menangguhkan gelar doktor Bahlil Lahadalia pada 11 November 2024. Penangguhan gelar ini dilakukan setelah rapat koordinasi empat organ UI di Kampus UI Salemba 

Yandri Susanto 

Yandri Susanto merupakan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang ditunjuk Prabowo mengisi pos Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Ia menjadi perhatian karena menggunakan kop surat resmi kementerian untuk kepentingan pribadi. 

Undangan berkorp kementerian itu menjadi sorotan lantaran diduga menjadi salah satu upaya Yandri menggalng suara untuk mendukung istrinya yang maju dalam pemilihan kepala daerah. Yandri telah melakukan klarifikasi mengenai hal tersebut dan mengatakan tidak bermaksud menggunakan kops surat negara untuk kepentingan pribadi. 

Satryo Soemantri Brodjonegoro 

Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Kemdiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi sorotan usai didemo ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kementerian itu terkait kebijakan yang diambil. Demo yang berlangsung secara damai berlangsung pada Senin (20/1). 

Aksi dipicu pemberhentian seorang pegawai kementerian bernama Neni Herlina dari jabatannya sebagai penanggung jawab rumah tangga. Sorotan juga mengarah pada Satryo setelah viral sebuah rekaman di media sosial yang memperdengarkan suara arogan yang disebut milik Satryo. 

Satryo sudah membantah kabar itu. Ia menyebutkan rekaman suara yang viral adalah tidak benar. "Itu bukan suara saya," ucap Satryo dalam rekaman klarifikasi yang dikutip Selasa (21/1). 

Satryo mengatakan kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa ia selaku menteri marah dan protes atas jaringan Wi-Fi dan air adalah berita bohong. 

Pada kesempatan yang sama, ia juga menanggapi tentang protes dari pegawai kementerian atas pemindahan salah satu pegawai secara sepihak. Menurut Satryo, rotasi dan mutasi adalah hal yang lumrah dalam sistem birokrasi. 

Natalius Pigai 

Sejak menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai telah terlibat dalam beberapa kontroversi yang menarik perhatian publik. Di masa awal setelah pelantikan, ia mengusulkan peningkatan signifikan anggaran Kementerian HAM dari Rp 60 miliar menjadi Rp 20 triliun. 

Saat melontarkan gagasan itu, Pigai mengatakan dana tersebut diperlukan untuk melaksanakan lebih dari 200 program, termasuk pembangunan Universitas HAM bertaraf internasional dan program Rp 100 juta per desa untuk sosialisasi HAM. Usulan ini menuai kritik, salah satunya dari mantan diplomat Dino Patti Djalal yang menyebut permintaan tersebut tidak masuk akal.

Ia juga menjadi perhatian atas pernyataan kontroversialnya berkaitan dengan hubungan pribadinya. Dalam sebuah pidato, Pigai menyatakan bahwa selama 13 tahun terakhir ia tidak memiliki istri, namun memiliki tiga pacar. 

Pernyataan ini disampaikan dalam konteks penekanan pada integritas dan larangan hubungan gelap di lingkungan kementerian. Pernyataan tersebut memicu perbincangan di media dan masyarakat.

Wahyu Sakti Trenggono

Menteri lain yang cukup menyita perhatian publik dalam 100 hari pemerintahan Prabowo - Gibran adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono. Ia kini menjadi figur sentral dalam penyelesaian polemik kepemilikan pagar laut sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang, Banten. 

Sakti awalnya menjadi sorotan publik lantaran memberikan jawaban kontroversial saat awal kasus pagar laut terungkap ke publik. Ia awalnya mengatakan tidak tahu menahu ihwal pagar sehingga memancing kritik publik lantaran hal itu menjadi ramah kementerian yang ia pimpin. 

Setelah kasus berkembang, belakang TNI Angkatan Laut membongkar pagar tersebut dan mengatakan sudah mendapat perintah dari Presiden Prabowo. Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono malah meminta TNI AL menghentikan pencabutan pagar bambu itu. 

Wahyu menilai pencabutan pagar akan menyulitkan investigasi mengusut siapa pihak yang bertanggung jawab. Hingga saat ini polemik pagar laut masih bergulir. 

Maruarar Sirait

Menteri lainnya di kabinet Prabowo yang cukup menjadi sorotan karena pernyataannya yang kontroversial adalah Menteri Perumahan Maruarar Sirait. Pada November 2024 ia dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta lantaran dinilai mengeluarkan pernyataan yang berbau SARA. 

Pengaduan terhadap Maruarar diajukan pada 25 dan 26 November 2024. Para pelapor menilai pernyataan Maruarar menyinggung isu suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Pernyataan tersebut mengklaim bahwa dukungan Anies Baswedan terhadap pasangan Pramono Anung-Rano Karno akan menyebabkan penurunan suara di kalangan non-muslim.

Maruarar juga pernah jadi sorotan lantaran membuat sayembara dengan hadiah Rp 8 miliar. Sayembara itu ia keluarkan terkait pengejaran buron Harun Masiku dalam perkara suap yang menyeret Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. 

Miftah Maulana 

Selain menteri, pejabat di kabinet Prabowo yang menjadi sorotan adalah Miftah Maulana Habiburrahman, yang dikenal sebagai Gus Miftah. Ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan pada 6 Desember 2024.

Pengunduran diri ini terjadi setelah sebuah video yang menunjukkan Gus Miftah mengolok-olok seorang penjual es teh dalam sebuah acara keagamaan di Magelang menjadi viral. Tindakan tersebut memicu kecaman luas dari masyarakat, yang menilai perbuatannya tidak pantas dan merendahkan martabat orang lain.

Menanggapi kontroversi tersebut, Miftah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada penjual es teh yang bersangkutan, Sunhaji. Selain itu, ia juga mengumumkan pengunduran dirinya dalam konferensi pers di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta. Dalam pernyataannya, ia mengatakan keputusan mundur diambil atas dasar rasa cinta, hormat, dan tanggung jawabnya kepada Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia.

Raffi Ahmad 

Raffi Ahmad, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden, menjadi sorotan publik setelah mobil dinasnya dengan pelat nomor RI 36 terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat mobil tersebut dikawal oleh polisi patroli dan pengawalan (patwal) yang bersikap arogan terhadap pengguna jalan lain.

Menanggapi kontroversi ini, Raffi Ahmad mengakui bahwa mobil berpelat RI 36 tersebut adalah kendaraan dinas yang diberikan kepadanya sebagai bagian dari jabatannya. Ia juga menjelaskan bahwa saat kejadian berlangsung, ia tidak berada di dalam mobil tersebut karena sedang menghadiri rapat, sementara mobil dinasnya digunakan untuk mengambil dokumen.