Dari AI Action Summit, Indonesia Dukung Deklarasi Pengembangan AI yang Inklusif dan Berkesinambungan

TEMPO.CO, Paris - Indonesia, diwakili Menteri Komunikasi dan Digital , termasuk satu dari 60 pemerintah negara-negara sedunia yang menandatangani Deklarasi Paris untuk Pengembangan Teknologi AI yang Berkesinambungan dan Inklusif. Dimotori oleh India dan Prancis, deklarasi yang disepakati pada penutupan di Paris, Prancis, Selasa 11 Februari 2025 ini, hanya ditolak oleh Amerika Serikat dan Inggris.

"Kita harus berpikir secara mendalam tentang inovasi dan tata kelola AI, untuk menjamin akses pada negara-negara Selatan, yang tak punya cukup kekuatan finansial, SDM, data maupun komputasi," kata Perdana Menteri India, Narendra Modi, dalam pidato penutupannya di pengujung KTT. 

Narendra menyatakan, ketimpangan akses teknologi AI akan menutup peluang transformasi hidup jutaan manusia saat ini di negara-negara berkembang. "Padahal, teknologi AI bisa membantu kita memecahkan banyak masalah krusial seperti perubahan iklim, pertanian dan pangan, serta banyak lagi, asalkan kita bisa berkolaborasi, mengumpulkan semua sumber daya kita secara kolektif," katanya lagi. PM Modi juga mengumumkan kesediaan negaranya menjadi tuan rumah KTT AI berikutnya pada 2026 mendatang. 

Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa Antonio Guterres yang juga berbicara dalam forum yang sama, menegaskan pentingnya dialog global untuk merumuskan tata kelola pengembangan teknologi AI. "Semua suara harus didengarkan, agar ada kesepakatan universal buat masa depan kemanusiaan," katanya. PBB sendiri sudah meluncurkan Global Digital Compact, sebuah forum internasional untuk memutuskan bersama berbagai aspek perkembangan teknologi.  

Ketika menutup AI Action Summit, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan komitmen negaranya untuk bersama-sama membangun ekosistem AI yang inklusif dan berkesinambungan. "Sustainability menjadi penting karena teknologi AI membutuhkan energi yang besar, dan akan berdampak negatif pada iklim, jika tidak menggunakan energi hijau," katanya. Karena itu, Macron mendorong pengembangan pusat data yang hanya menggunakan energi dari sumber baru dan terbarukan. 

Selain itu, Macron juga mendorong diskusi global mengenai trustworthy AI, atau teknologi kecerdasan buatan yang bisa dipercaya. Untuk itu, kata dia, perlu ada ruang untuk audit teknologi, penekanan pada transparansi, dan akuntabilitas algoritma, sehingga tingkat keterpercayaan AI pun bisa meningkat. "Untuk itu, dibutuhkan aturan bersama. Membuat regulasi, tidak sama dengan membatasi teknologi, karena kita percaya pada inovasi tapi tidak ingin melihat AI yang terfragmentasi," kata Macron. 

Pernyataan Macron seolah menjawab tuduhan Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance dalam penutupan KTT Kecerdasan Buatan ini. Dalam pidatonya, Vance menilai neggara-negara Uni Eropa kerap memandang risiko teknologi AI secara berlebihan dan meresponnya dengan peraturan yang menghambat inovasi. Dengan alasan itu, AS memilih tidak mendukung Deklarasi Paris untuk AI yang inklusif.   

Deklarasi Paris sendiri terdiri dari tiga poin besar yang menekankan komitmen 60 negara penandatangan untuk mendorong AI untuk kesejahteraan bersama umat manusia dan kesinambungan planet. Deklarasi Paris juga secara terbuka mendorong pengembangan open source AI yang lebih transparan dengan standar yang selaras dengan kerangka kerja internasional.  

Deklarasi Paris juga menyoroti perlunya memperkuat keberagaman ekosistem AI. Ditegaskan, pendekatan yang inklusif, terbuka, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan perlu dirumuskan agar AI dapat menjadi teknologi yang etis, aman, terlindungi, terpercaya, dan berbasis hak asasi manusia. Para kepala negara dan pemerintahan juga menekankan pentingnya mengurangi kesenjangan serta mendukung negara-negara berkembang dalam membangun kapasitas kecerdasan buatan mereka secara berdaulat (sovereign AI).  

Pada bagian akhir deklarasi, AI Action Summit menyepakati "Public Interest AI Platform and Incubator" untuk mendukung dan mengurangi fragmentasi antara inisiatif publik dan swasta dalam AI serta menjembatani kesenjangan digital. Inisiatif ini akan mendukung AI dan infrastuktur digital sebagai public goods.