Ekonom Samuel Sekuritas: Makan Bergizi Gratis Bisa Tingkatkan Defisit Anggaran

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menyebut program prioritas makan bergizi gratis yang tengah digenjot pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa menyebabkan defisit anggaran 2025 semakin melebar. Ia memperkirakan angka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 lebih besar hingga Rp 200 triliun dari target.

Diketahui, pemerintah merancang defisit fiskal sebesar 2,53 persen terhadap produk domestik bruto atau sejumlah Rp 616,2 triliun. Fithra mengatakan, defisit anggaran tahun ini diproyeksikan bisa mencapai 2,9 persen terhadap produk domestik bruto. “Artinya defisit fiskal tahun depan itu bukannya Rp 600 triliun, mungkin bisa Rp 800 triliunan,” katanya dalam acara seminar daring yang dilihat dari kanal YouTube RSM Indonesia pada Jumat, 17 Januari 2025.

Menyoal anggaran program makan bergizi gratis, Fithra merujuk pada perhitungan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang memproyeksikan pengeluaran untuk program proritas itu akan melebihi alokasi Rp 71 triliun pada 2025.

Berdasarkan laporan OECD Economic Surveys: Indonesia 2024 yang dipublikasikan pada November 2024 lalu, tantangan utama implementasi makan bergizi gratis adalah logistik untuk mengirimkan makanan ke seluruh Indonesia dan pendanaannya. OECD mengatakan program prioritas Prabowo itu dilaksanakan secara bertahap dan biayanya diperkirakan mencapai US$ 4,3 miliar atau sekitar Rp 70,4 triliun pada anggaran 2025. Dalam laporan tersebut, tertera bahwa pengeluaran untuk makan bergizi gratis kemungkinan meningkat hingga US$ 30 miliar atau sekitar Rp 491,1 triliun. Angka itu lebih besar 14 persen dari anggaran pemerintah.

Adapun Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merekomendasikan tambahan anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 100 triliun untuk bisa memenuhi target penerima manfaat di akhir 2025.

"Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat 82,9 juta," kata Dadan usai mengikuti rapat terbatas, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025, seperti diberitakan Antara.

Menurut Dadan, anggaran yang tersedia saat ini belum mampu mencapai seluruh penerima manfaat yang ada. Dalam APBN 2025, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk operasional program prioritas yang diandalkan oleh Prabowo sejak masa kampanyenya itu. Alokasi dana untuk makan bergizi gratis ditentukan senilai Rp 10 ribu per anak dan ibu hamil. Nominal itu turun dari yang sebelumnya Rp 15 ribu. Dalam hitungan BGN, dana tersebut hanya cukup untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. 

Pilihan Editor: