Makan Bergizi Gratis dan Kabinet Gemuk, Ekonom Prediksi Defisit 2025 Bakal Tembus Rp 800 Triliun
Samuel Sekuritas Indonesia memperkirakan angka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 lebih besar hingga Rp 200 triliun dari target.
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi memperkirakan angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 lebih besar hingga Rp 200 triliun dari target.
Fithra memproyeksikan defisit anggaran tahun 2025 bisa melebihi target 2,53 persen yang sudah ditetapkan pemerintah. Bahkan, tutur dia, defisit bisa mencapai 2,9 persen terhadap produk domestik bruto (). “Artinya, defisit fiskal tahun depan itu bukannya Rp 600 triliun, mungkin bisa Rp 800 triliunan,” katanya dalam acara seminar daring yang dilihat dari kanal YouTube RSM Indonesia pada Jumat, 17 Januari 2025.
Ia meyakini setidaknya ada dua hal yang akan menyebabkan melebarnya defisit pada 2025, yakni program prioritas makan bergizi gratis yang tengah digenjot pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan usulan tambahan anggaran dari kementerian/lembaga di kabinet Prabowo.
Menyoal anggaran program makan bergizi gratis, Fithra mengutip perhitungan Organization for Economic Cooperation and Development () yang memproyeksikan pengeluaran untuk program proritas itu akan melebihi alokasi Rp 71 triliun pada 2025.
Berdasarkan laporan OECD Economic Surveys: Indonesia 2024 yang dipublikasikan pada November 2024 lalu, tantangan utama implementasi makan bergizi gratis adalah logistik untuk mengirimkan makanan ke seluruh Indonesia dan pendanaannya. OECD mengatakan program prioritas Prabowo itu dilaksanakan secara bertahap dan biayanya diperkirakan mencapai US$ 4,3 miliar atau sekitar Rp 70,4 triliun pada anggaran 2025. Dalam laporan tersebut, tertera bahwa pengeluaran untuk makan bergizi gratis kemungkinan meningkat hingga US$ 30 miliar atau sekitar Rp 491,1 triliun. Angka itu lebih besar 14 persen dari anggaran pemerintah.
Fithra juga berpendapat kabinet gemuk Prabowo dapat berkontribusi dalam membengkaknya defisit anggaran tahun ini. "Karena kementerian ini kan tambah banyak, nomenklaturnya juga berubah, ada yang baru juga," tutur dia.
Kabinet Merah Putih yang resmi dibentuk oleh Prabowo pada Oktober 2024 lalu memiliki total 48 kementerian, dengan tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis. Kabinet Prabowo diisi oleh tujuh menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan lima pejabat setingkat menteri. Jumlah menteri dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu lebih banyak daripada kabinet Presiden Joko Widodo yang hanya 34. “Ada kementerian minta tambah anggaran, itu pasti akan membengkak,” ucapnya.
Diketahui, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih telah mengajukan tambahan anggaran untuk kementeriannya masing-masing. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 505 miliar dalam rapat dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewujudkan ambisi swasembada pangan Prabowo. Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengajukan tambahan dana senilai Rp 64,2 miliar untuk tahun anggaran 2025. Anggaran itu ditujukan untuk menyerap pegawai baru.
Lalu, Menteri Hak Asasi Manusia atau Menteri HAM Natalius Pigai sempat menyebutkan kementeriannya membutuhkan anggaran hingga Rp 20 triliun untuk menuntaskan isu HAM di Indonesia. Angka yang diusulkan itu jauh melampaui pagu anggaran Kementerian HAM saat ini yang hanya Rp 64 miliar. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo juga mengajukan tambahan anggaran Rp 60,6 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dana ini rencananya dipakai untuk dukungan IKN (Ibu Kota Nusantara) dan Papua karena ada pemekaran provinsi.
Sebelumnya, untuk tahun anggaran 2025, pemerintah merancang defisit fiskal sebesar 2,53 persen terhadap produk domestik bruto atau sejumlah Rp 616,2 triliun. Angka ini meningkat dari realisasi sementara APBN 2024 yang dilaporkan Kementerian Keuangan awal Januari 2025 lalu.
Menurut catatan Kementerian Keuangan, APBN 2024 mengalami defisit 2,29 persen terhadap produk domestik bruto atau tekor Rp 507,8 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggap ini sebagai hal positif. Pasalnya, defisit APBN itu mendekati angka yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024.
“Ini adalah hasil yang luar biasa, lebih kecil, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7 persen,” ujar Sri Mulyani di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, pada Kamis, 2 Januari 2025.
