Jemaah Haji Reguler Harus Miliki JKN Aktif untuk Pelindungan Kesehatan, Ini Kata Kemenag

TRIBUNNEWS.COM - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) memastikan seluruh reguler dan petugas haji 1446 H/2025 M terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai dari persiapan, keberangkatan ke tanah suci hingga kembali ke tanah air.

Nantinya, seluruh reguler harus memiliki yang aktif.

Hal tersebut dikatakan oleh Ditjen PHU, Muhammad Zain pada Rabu (12/2/2025).

Ini akan diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang teknis pengisian kuota dan pelunasan biaya haji 2025.

"Jadi jemaah reguler wajib memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan mereka aktif sebelum keberangkatan," ujar Muhammad Zain, dikutip dari laman resmi kemenag.go.id.

"Tujuannya adalah memberikan pelindungan kesehatan yang menyeluruh, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga kepulangan ke tanah air," lanjutnya.

Ia menambahkan, akan memberikan pelindungan kesehatan sebelum dan setelah perjalanan haji.

Jika jemaah sakit sebelum keberangkatan, biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Kemudian setelah kembali ke Tanah Air, jika masih membutuhkan perawatan medis, BPJS juga akan menanggung biayanya sesuai ketentuan yang berlaku

"Secara umum, pelindungan kesehatan tetap sama. Namun, perbedaannya adalah tahun ini seluruh reguler wajib memiliki yang aktif."

"Sebelumnya, kepesertaan BPJS tidak menjadi syarat mutlak. Dengan aturan baru ini, kesehatan jemaah lebih terjamin, baik sebelum keberangkatan maupun setelah kepulangan," papar M Zain.

Baca juga:

Lebih lanjut, dikatakan M Zain, berharap seluruh jemaah memastikan kepesertaan mereka aktif sebelum berangkat.

Dengan perlindungan ini, jemaah dan petugas haji dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah, karena kesehatan mereka tetap terjamin sejak persiapan hingga setelah kembali ke Indonesia.

"Kita berharap semua jemaah mendapatkan haji maqbul dan mabrur. Insya Allah," kata M Zain.

(Tribunnews.com/Latifah)