Kementerian Transmigrasi bahas dampak efisiensi anggaran dengan DPR

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi melakukan pembahasan dampak efisiensi anggaran dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah kementerian lainnya di Kompleks Parlemen di Jakarta, Rabu.

Dalam rapat tersebut disetujui alokasi anggaran Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengalami efisiensi sebesar Rp47,4 miliar dari Rp122,42 miliar menjadi Rp75,02 miliar.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan berdasarkan rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (11/2), sejumlah pos belanja Kementrans yang terdampak efisiensi, yakni pos belanja barang sebesar Rp38,75 miliar serta pos belanja modal sebesar Rp154,5 juta.

“Dampak dari efisiensi itu, antara lain adanya defisit anggaran sebesar Rp51,47 miliar (pada pos belanja pegawai) untuk 637 pegawai,” ujarnya.

Baca juga:

Ia menyatakan saat ini komposisi pegawai pihaknya terdiri atas 303 ASN Kementrans dan tambahan personel pengalihan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) sebanyak 88 ASN. Selain itu, terdapat 246 pegawai non-ASN.

Selain pada pos belanja pegawai, ia mengatakan bahwa terdapat juga defisit anggaran sebesar Rp37,5 miliar pada pos dukungan manajemen.

“Kemudian juga terdapat (defisit) anggaran mandatori berupa catu pangan transmigran jumlahnya sekitar 146 keluarga dari 132 keluarga yang kami berangkatkan pada tahun lalu 2024 dan 18 kepala keluarga yang berada di lahan basah pemberangkatan tahun 2023, yang jumlahnya sekitar Rp10,5 miliar,” kata dia.

Sesuai arahan Kemenkeu bahwa kementerian-kementerian baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto diminta mengusulkan anggaran belanja tambahan (ABT), ia mengatakan bahwa Kementrans mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp2,55 triliun.

Ia menyatakan usulan anggaran tambahan tersebut sudah pernah dibahas oleh pihaknya bersama Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 10 Desember 2024.

Namun, karena keterbatasan waktu, Presiden Prabowo meminta diselenggarakan rapat khusus untuk membahas program kerja Kementrans Tahun Anggaran (TA) 2025, sehingga belum ada keputusan terkait dengan anggaran tambahan tersebut.

“Saat ini sudah kami mintakan waktunya dan sedang diatur waktunya kapan kami untuk melakukan paparan tersebut kepada Bapak Presiden (Prabowo),” kata Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Baca juga:

Baca juga:

Baca juga:

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025