KPU soal Penundaan Pelantikan Kepala Daerah: Kewenangan Pemerintah Pusat
Idham mengatakan pemerintah kemungkinan akan kembali membahas kepastian jadwal pelantikan kepala daerah dengan DPR dan penyelenggaraan pemilu
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menunda yang semula diagendakan pada 6 Februari 2025. Pemerintah akan menjadwalkan ulang pelantikan kepala daerah terpilih.
Menanggapi hal itu, Komisioner RI Divisi Teknis Penyelenggaraan Idham Holik mengatakan, tata cara dan jadwal pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan kewenangan pemerintah. Ia mengutip pasal 165 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
"Ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota diatur dengan Peraturan Presiden," kata Idham saat dihubungi, Ahad, 2 Februari 2025.
Idham mengatakan, keputusan menetapkan pelantikan kepala daerah terpilih dilakukan secara serentak juga merupakan kewenangan presiden. Hal itu diatur dalam pasal 164B UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada 22 Januari 2025, ia menyebut tanggal 6 Februari disepakati jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. RDP itu dihadiri pihak Kemendagri, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).
Setelah ada penundaan jadwal, Idham yakin pemerintah akan kembali membahasnya dengan DPR dan penyelenggaraan pemilu.
Idham pun setuju dengan pendapat pemerintah bahwa semakin banyak yang dilantik secara serentak akan lebih baik. "Tentunya Pemerintah mempertimbangkan efektivitas pemerintahan hasil Pilkada Serentak Nasional," kata Idham.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya memastikan pelantikan kepala daerah yang semula diagendakan pada 6 Februari 2025 ditunda. Tito mengatakan pemerintah akan segera menjadwalkan ulang pelantikan para kepala daerah terpilih.
"(Pelantikan) tanggal 6 Februari kita batalkan. Dan kemudian kita (jadwalkan ulang) secepat mungkin melakukan pelantikan," kata Tito dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri pada Jumat, 31 Januari 2025.
Tito menyebut belum ada kepastian kapan pelantikan kepala daerah yang ditunda tersebut akan dilaksanakan. Pemerintah masih terus membahas terkait penjadwalan ulang pelantikan kepala daerah tersebut. "Mengenai tanggalnya saya akan sampaikan nanti lagi setelah kami koordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Mahkamah Konstitusi," kata dia.
Menurut perkiraan Tito, pelantikan akan dilaksanakan sekitar 17-20 Februari 2025. Perkiraan tersebut didasari pada perhitungan yang sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Bila berdasarkan pada ketentuan tersebut, setidaknya dibutuhkan 12 hingga 14 untuk melakukan pelantikan kepala daerah terpilih terhitung sejak ketetapan hasil perolehan suara pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum atau sejak pembacaan ketetapan dismissal oleh hakim bagi daerah yang sengketa pilkadanya tidak dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). "12 sampai 14 hari kalau dihitung semenjak tanggal 5 Februari putusan (dismissal), artinya kira-kira (pelantikan) tanggal 17, 18, 19, atau 20 Februari," kata mantan Kapolri tersebut.
Menurut Tito, pemerintah awalnya hendak menggelar pelantikan tahap kedua bagi kepala daerah terpilih yang gugatan atas kemenangannya ditolak MK lewat putusan sela atau tidak berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi-saksi. Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta agar pelantikan tahap pertama dan kedua tersebut digabung jadi satu.
MK telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2025 yang menggantikan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 14 Tahun 2024. Dalam regulasi terbaru itu, jadwal pembacaan putusan dismissal oleh MK dimajukan jadwalnya dari semula pada 11 hingga 13 Februari 2025 menjadi tanggal 4 dan Februari 2025.
Vedro Imanuel Girsang berkontribusi dalam
tulisan ini
Pilihan Editor: