Menteri Erick: BUMN Fokus Bangun Hunian Vertikal untuk Program 3 Juta Rumah

Menteri BUMN Erick Thohir menginstruksikan BUMN Perumahan untuk fokus membangun hunian vertikal dalam mendukung program 3 juta rumah. Hal tersebut penting lantaran persentase daratan hanya 30% dari total luas Indonesia.

Erick mengaku belum memproyeksikan kontribusi BUMN Perumahan dalam program 3 juta rumah pada tahun ini. Namun, ia memberikan sinyal bahwa 60% unit apartemen di perkotaan yang dibangun oleh BUMN Perumahan akan disubsidi pemerintah.

"Setiap titik yang dibangun BUMN Perumahan akan menghasilkan 800 sampai 1.200 unit apartemen. Apakah itu setara dengan 10% dari target 1 juta rumah di perkotaan, saya tidak bisa menjawab," kata Erick di kantornya, Selasa (21/1)

Erick mengatakan, tanah pasif di kawasan perkotaan tidak dimonopoli oleh BUMN, tetapi juga dimiliki oleh BUMD dan disita aparat penegak hukum. Namun, ia memastikan hunian vertikal yang dibangun di perkotaan akan mengadopsi konsep pembangunan berorientasi transportasi atau TOD.

Selain itu, Erick menilai luas tanah untuk hunian makin sempit dengan adanya kawasan hutan lindung, kawasan pertanian, dan kawasan industri. Maka itu, Erick telah menginstruksikan Perumnas untuk bekerja erat dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun hunian.

"Perumnas jangan berpikir tidak membangun perumahan bertingkat hanya karena titik pembangunan tidak di wilayah perkotaan," katanya.

 Erick menekankan pembangunan hunian oleh Perumnas harus dibarengi dengan komitmen konstruksi infrastruktur pendukung, seperti akses jalan, air bersih, dan listrik. Ia menemukan sebagian dari 41.100 properti milik Perumnas yang kini terbengkalai disebabkan tidak ada akses ke lokasi properti.

"Pihak yang menugaskan Perumnas harus jelas dalam hal dukungan ketersediaan listrik dan kebutuhan lainnya. Tata kelola akan benar-benar kami jaga dalam kegiatan Perumnas," ujarnya

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro sebelumnya menyatakan, pihaknya akan berkontribusi dalam pemenuhan 1 juta hunian di perkotaan pada tahun ini. Salah satu strategi yang digunakan adalah pemanfaatan aset terbengkalai dan Penambahan Modal Negara nontunai berbentuk tanah seluas 9,56 hektare senilai Rp 1,1 triliun.

Budi mencatat, lahan tersebut kini dimiliki oleh negara melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di delapan lokasi yang berbeda. Kementerian Keuangan menilai tanah tersebut setara dengan Rp 1,1 triliun.

"Kami sedang memproses PMN non-tunai yang disetujui tahun lalu dalam rangka menaikkan parameter-parameter keuangan agar dapat meningkatkan kemampuan perusahaan mendukung program 3 juta rumah," kata Budi di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (20/1).

Budi menyampaikan, tanah tersebut akan digunakan untuk membangun rumah susun di kawasan perkotaan.  Perumnas juga berencana menghitung penjualan 41.000 hunian yang belum terjual sebagai kontribusi 1 juta hunian di perkotaan.