Pemkab Bangka butuh Rp32,6 miliar untuk gelar pilkada ulang
Pemerintah Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membutuhkan Rp32,6 miliar untuk pelaksanaan pemilihan ...
Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membutuhkan Rp32,6 miliar untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang pada 27 Agustus 2025.
"Saat ini dana yang sudah tersedia Rp14,9 miliar dan masih terdapat selisih Rp17,7 miliar untuk pelaksanaan pilkada ulang ini," kata Penjabat Bupati Bangka Isnaini saat audiensi dengan Pj Gubernur Kepulauan Babel Sugito di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan saat ini Pemkab Bangka sedang berupaya memenuhi perkiraan kebutuhan anggaran yang diperkirakan memakan biaya Rp32,6 miliar dan sejauh ini sudah tersedia Rp14,9 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka pada 2025.
"Tahapan pilkada ulang ini akan dimulai pada 24 Februari 2025 dan diharapkan anggaran yang dibutuhkan untuk pilkada ulang ini dapat tercapai," katanya.
Pj Gubernur Kepulauan Babel Sugito berharap Pemkab Bangka melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pilkada ulang ini.
"Kami meminta adanya upaya efisiensi kembali dari Pemkab Bangka, hasil dari koordinasi bersama pihak penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun TNI, Polri sebagai pengamanan," katanya.
Menurut dia jika efisiensi sudah dilakukan yang diharapkan selesai dalam waktu sepekan ke depan, barulah katanya provinsi akan mengetahui kemampuan Kabupaten Bangka maupun Pangkalpinang, juga kemampuan Pemprov Kepulauan Babel untuk menyukseskan Pilkada ulang 2025.
"Memang di Bangka ada defisit anggaran, dan minta dukungan dari provinsi. Kondisi yang sama juga di provinsi (anggaran) mengalami defisit, sehingga sementara tadi kita simpulkan, saya minta diefisiensikan," ujarnya.
Ia menyatakan Pemprov tentu ingin turut menyukseskan pilkada ini, dan mencari skema untuk membantu dan selebihnya akan meminta bantuan ke pemerintah pusat.
"Saya minta Pangkalpinang untuk melakukan skema yang sama. Dari hasil ini akan kita laporkan ke Mendagri untuk meminta arahan," katanya.
Baca juga:
Baca juga:
Pewarta: Aprionis
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025