Perbandingan Menteri Terkaya Era Prabowo dan Era Jokowi, Turun Temurun Warisan Menteri Pariwisata
Terdapat perbedaan antara menteri terkaya di era Presiden Prabowo Subianto dan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi)
Terdapat perbedaan antara menteri terkaya di era Presiden Prabowo Subianto dan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi)
PARTAI GERINDRA/
Gambar selebaran ini diambil dan dirilis pada tanggal 25 Oktober 2024 oleh Partai Gerindra memperlihatkan Presiden Indonesia Prabowo Subianto berbicara di depan peserta retreat Kabinet Merah Putih di akademi militer di Magelang, Jawa Tengah. TRIBUNNEWS/HO/PARTAI GERINDRA
TRIBUNNEWS.COM - Menteri terkaya dalam hal ini berdasarkan pelaporan harta kekayaan di Laporan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dirilis.
Terdapat perbedaan antara terkaya di era Presiden dan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Namun ada persamaan dari antar generasi kabinet, yakni adalah warisan Menteri Pariwisata lintas kabinet.
Di era , Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menjadi terkaya saat itu.
Kemudian terkaya di era Presiden Prabowo pada Kabinet Merah Putih saat ini adalah Menteri Pariwisata (Menpar) .
Lantas bagaimana perbedaan harta kekayaan keduanya sebagai terkaya berbeda era kabinet?
Kesimpulannya adalah masih menjadi pemenangnya.
Hal ini berdasarkan pelaporan harta kekayaan yang pernah diberitakan Tribunnews per Juni 2024.
Dari total 35 menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf, tercatat harta kekayaan Sandiaga Uno pada LHKPN KPK senilai Rp 7.977.146.639.632 atau Rp 7,9 triliun.
Sandiaga Uno saat itu terakhir melaporkan harta kekayaannya sebagai per 31 Desember 2023.
Sementara harta kekayaan menteri terkaya era Kabinet Prabowo yakni Widiyanti adalah senilai Rp Rp5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.
Baca juga:
Widiyanti tercatat melaporkan harta kekayaannya pada 9 Desember 2024.
Data-data tersebut secara tidak langsung menyebutkan pariwisata di era dan Prabowo masih menjadi terkaya kabinetnya masing-masing.
TANAH DAN BANGUNAN Rp 266.287.826.444
-
"); $(".loading").show(); var newlast = getLast;
$.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?",
{start: newlast,section:'1',img:'thumb2'}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast
= newlast + 1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = "
"; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) {
var img = "
- "+img+" "); } else{ $("#latestul").append('
- '); $("#test3").val("Done"); return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else if (getLast > 150) { if ($("#ltldmr").length == 0){ $("#latestul").append('
- '); } } } }); }); function loadmore(){ if ($("#ltldmr").length > 0) $("#ltldmr").remove(); var getLast = parseInt($("#latestul > li:last-child").attr("data-sort")); $("#latestul").append(""); $(".loading").show(); var newlast = getLast ; if($("#test3").val() == 'Done'){ newlast=0; $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest", function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast + 1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
- "+img+" "); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } else{ $.getJSON("https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?", {start: newlast,section:sectionid,img:'thumb2',total:'40'}, function(data) { $.each(data.posts, function(key, val) { if(val.title){ newlast = newlast+1; if(val.video) { var vthumb = ""; var vtitle = " "; } else { var vthumb = ""; var vtitle = ""; } if(val.thumb) { var img = "
- "+img+" "); }else{ return false; } }); $(".loading").remove(); }); } }
