Pemerintah Kucurkan Rp48,8 Triliun Buat IKN 5 Tahun ke Depan, Salah Satunya untuk Bangun Gedung DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI, menyepakati mengucurkan dana Rp48,8 triliun untuk melanjutkan pembangunan (IKN). Dana itu akan dipakai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) seusai Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Bapak Presiden sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan," ujar AHY.

AHY menuturkan bahwa anggaran tersebut akan dikucurkan secara bertahap.

Nantinya, anggaran itu bisa dipakai untuk pembangunan hingga gedung lembaga yudikatif.

"Yang jelas anggaran tersebut dipersiapkan, dialokasikan agar kami, khususnya OIKN bisa menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk parlemen, untuk legislatif dan juga untuk judikatif," jelasnya.

Baca juga:

AHY menjelaskan persetujuan anggaran itu juga menjadi bukti pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan pemerintah Prabowo.

Namun, rancangan pembangunan IKN nantinya akan dilakukan kajian kembali.

"Tentu dari rancang awal yang sudah dimiliki, kita akan lakukan review kembali, ada penyesuaian di sana-sini secara teknis, dan pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan," ungkapnya.

Lebih lanjut, AHY mengharapkan pembangunan IKN tidak hanya dibebankan dari APBN saja. Akan tetapi, pihak swasta juga diminta membantu dalam pembangunan IKN.

"Kita juga mengharapkan dunia swasta, pihak swasta ini bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik. Tugas kami, tugas saya sebagai Menko di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, ingin meyakinkan agar segala sesuatunya terintegrasi dengan baik," pungkasnya.

Dalam ratas ini, hadir pula Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.