PKB Kawal 17 RUU di DPR, RUU PPRT hingga Pemilu
Fraksi PKB mengawal 17 RUU yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti RUU PPRT, RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Pangan, dll.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) RI bersama pemerintah menyetujui 41 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025.
Hal ini diputuskan dalam rapat di ruang Baleg, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Anggota Baleg Fraksi PKB, Daniel Johan mengatakan, partainya menaruh perhatian besar pada yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Menurut Daniel, ini akan memberikan jaminan kesejahteraan dan keamanan bagi pekerja rumah tangga selama bekerja baik dalam maupun luar negeri.
"RUU ini untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga, kerap terjadi perlakuan tidak baik oleh oknum yang memperkejakan. Sehingga, perlu ada aturan yang jelas dalam melindungi warga dari berbagai ancaman, perlakuan yang tidak pantas," kata Daniel.
RUU lain yang menjadi perhatian PKB adalah Masyarakat Hukum Adat, yang telah lama diwacanakan.
Menurut Daniel, RUU ini menjadi payung hukum untuk melindungi masyarakat adat serta melestarikan budaya tradisional yang merupakan kekayaan bangsa.
Baca juga:
Selain itu, PKB juga memprioritaskan terkait pangan, yaitu Pertanian dan Pangan.
Daniel menyebut, kebutuhan pangan adalah isu vital yang menentukan keberlangsungan bangsa.
"PKB memandang bahwa soal pangan adalah soal hidup mati suatu bangsa, maka dari itu PKB mengawal betul berkaitan dengan pangan baik itu Pangan, Pertanian yang saling terkait," ujarnya.
Sektor sandang juga mendapat perhatian PKB melalui pengusulan Sandang. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini mengalami tekanan besar akibat serbuan produk impor.
PKB menilai, diperlukan regulasi untuk melindungi industri sandang domestik agar tetap menjadi motor penggerak ekonomi nasional dan penyerap tenaga kerja.
PKB juga memperjuangkan revisi UU Pemerintahan Daerah. Mereka mengusulkan perubahan pada pengelolaan rumah sakit daerah, yang dinilai tidak optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Baca juga:
Daniel menuturkan, PKB juga fokus pada penanganan masalah narkotika melalui Narkotika dan Psikotropika.
Dia menilai, perlu ada regulasi ketat untuk mencegah peredaran narkoba yang merusak generasi muda.
Selain itu, Pengawasan Obat dan Makanan juga diusulkan untuk memastikan kualitas obat dan makanan yang beredar di masyarakat.
Secara keseluruhan, Fraksi PKB mengawal 17 . Selain yang telah disebutkan, terdapat pula tentang Pemilu, Partai Politik, Iklim, hingga Kekayaan Negara.
Daniel mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan terkait pembahasan tersebut.
