Polemik Pagar Laut di Tangerang, Demokrat Minta Nama AHY Tak Diseret Perkara HGB

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon meminta agar nama ketua umum partainya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak diseret dalam kasus pagar laut di Tangerang. Agus saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 

Jansen mengatakan, Agus Harimurti tak seharusnya dikaitkan dengan terbitnya sertifikat hak guna bangunan (HGB) terkait pagar laut tersebut. "Jangan ada yang mengkaitkan HGB di pagar laut itu ke Ketua Umum kami mas @AgusYudhoyono," kata Jansen lewat cuitan di akun X pribadi miliknya, @jansen_jsp, dikutip Senin (20/1).

Ia mengatakan, HBG tersebut sudah terbit sejak Agustus 2023. Sementara AHY diangkat menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di pemerintahan Joko Widodo pada Februari 2024.

"Jadi HGB itu terbit jauh sebelum mas AHY jadi Menteri ATR/BPN," kata Jansen.

Ia mengtakakan, BPN menerbitkan HGB juga tidak dengan tiba-tiba. Menurut Jansen prosedur pemberian HGB biasanya didasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Pemda yang menyatakan wilayah tersebut pemukiman.

"Jadi bukan 'ujug-ujug' BPN menerbitkan HGB. Yang bertanggungjawab dan mengenal terhadap wilayah itu ya Pemda," kata dia.

Berdasarkan asumsinya itu, Jansen mengatakan yang pas untuk menjawab berkaitan dengan RTRW itu yakni Pemda Tangerang ataupun Banten.

"Kalau alasannya misalnya: dulu itu tambak atau tanah pasang surut dll, ya silakan saja ditanyakan ke Pemda Tangerang cq Banten untuk menjawabnya. Karena mereka yg paling mengetahui wilayahnya," kata Jansen.

Pernyataan Jansen itu mendapat balasan dari akun @elisa_jkt yang mengatakan seharusnya Demokrat tak defensif menanggapi temuan soal HGB yang sudah dikantongi. 

"Pak AHY diangkat jadi Menteri ATR pada Februari 2024, dan PIK2 menjadi PSN 3 bulan setelah AHY menjadi Menteri. Menteri ATR dalam konteks PSN bertanggung jawab menyelenggarakan urusan agraria, pertanahan dan tata ruang terkait PSN," cuit Elisa.

Di sisi lain, berdasarkan data di laman sistem pertanahan daring milik Kementerian ATR/BPN di sekitar pagar laut telah tersertifikasi dengan Hak Guna Bangunan (HGB).

Sementara itu, juru bicara Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai ada upaya untuk mendiskreditkan partainya dengan menyeret nama AHY ke pusaran kasus pagar laut. Ia menilai ada unsur politis lantaran kasus kini melebar pada persoalan HGB. 

“Sudah jelas, ya. Yang dikejar itu yang bangun pagar laut & otoritas terkait. Bukan Mas @AgusYudhoyono yang tidak ada hubungannya. Kini, malah bawa-bawa HGB, yang ternyata terbit di era sebelumnya. Pesanan siapa nih, coba alih-alihkan isu dan tanggung jawab?” ujar Herzaki lewat unggahan di akun twitter miliknya. 

Persoalan pagar laut menyeruak usai Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat aduan masyarakat mengenai adanya pagar sepanjang 30 kilometer lebih di laut Tangerang, Banten. Belakangan pagar laut juga ditemukan di wilayah Bekasi meski dengan bentuk berbeda.