Prabowo Ungkap Kemampuan Indonesia Setop Impor BBM Lima Tahun Lagi

REPUBLIKA.CO.ID, SUMEDANG -- Presiden kembali menyinggung perihal gagasan swasembada energi. Itu salah satu target besar pemerintahan saat ini.

Di berbagai kesempatan Prabowo dan para menteri membahasnya. Semua berupaya agar berdaulat secara energi. Termasuk dalam hal penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

"Saya punya keyakinan dalam lima tahun ke depan, kita tidak akan lagi," kata saat meresmikan 37 Proyek Ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menaruh fokus penuh pada apa yang ditargetkan. Saat melantik Dirjen Migas yang baru, ia mendorong percepatan peningkatan lifting minyak dan gas.

Ini demi membatasi impor di tahun-tahun mendatang. Pada acara di Sumedang, pembahasannya tentang listrik. Dari 37 proyek tersebut, sebanyak 26 di antaranya pembangkit listrik. Total kapasitas terpasang menyentuh angka 3,2 gigawatt (GW).

"Saudara-saudara sekalian, perlu diverifikasi, mungkin ini peresmian proyek energi terbesar di dunia, 3,2 gigawatt sekaligus (pembangkit listrik)," kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan menuju prosesi peresmian.

Ia menilai, ini hasil karya seluruh anak bangsa. Buah dari kerja keras semua instansi, institusi, lembaga. Tak lupa ia menyinggung peran pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan yang dipimpin Presiden ke-7, Joko Widodo.

"Saya kira 10 tahun beliau memimpin, ini bagian dari kerja keras beliau, kerja keras pemerintah sebelum pemerintah yang saya pimpin. Ya mungkin ini takdir dan keberuntungan saya pada hari, persis bulan ke-3, hari ini saya dilantik 3 bulan yang lalu 20 Oktober (2024), sekarang 20 Januari (2025). Pada bulan ke-3 saya dapat meresmikan gugusan proyek sebesar ini," ujar Prabowo.

Ia menegaskan, pentingnya akselerasi di bidang energi untuk transformasi bangsa ini. Indonesia ingin menjadi negara maju, modern. Muaranya menuju peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat. Kemiskinan dihilangkan.

Oleh karena itu, Indonesia, menurut Prabowo, harus menjadi negara industri. Ada penguasaan teknologi di sana. Negara yang bisa mengolah sumber daya alam menjadi barang jadi. Pada saat yang sama, fokus mengimplementasikan transisi energi tetap terjaga.

"Untuk itu saya kira kita sekarang ini menjadi salah satu negara yang mungkin termasuk paling maju di bidang transformasi energi, menjadi energi terbarukan, energi bersih, green energy, mengurangi emisi karbon," ujar Presiden.

Sebanyak 26 di antaranya merupakan pembangkit listrik. Seperti sudah dijelaskan, total kapasitas terpasang, pembangkit, 3,2 GW. Sisanya 11 transmisi dan gardu induk. Panjang transmisi menyentuh angka 739,7 kilometer sirkuit, dan gardu induk 1740 megawatt.

Tentang 26 pembangkit yang baru diresmikan, nilai investasinya sekitar Rp 72 triliun. Sebanyak 89 persennya, merupakan energi bersih. Itu terdiri dari gas dan energi baru terbarukan.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menerangkan, saat ini total kapasitas listrisk eksisting Indonesia ada 101 GW. Lalu yang dikelola PLN sebanyak 72-75 GW. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 15-16 persen memakai EBT.

"Target perencanaan kita sebenarnya di 2025 itu sudah harus mencapai 23 persen. Artinya kita masih defisit kurang lebih sekitar 8 ribu megawatt atau 8 gigawatt. Tetapi dengan kondisi yang ada, Insya Allah kita akan mampu mengejar apa yang menjadi target kita semua," ujar Bahlil.

Menteri ESDM turut menyinggung isi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN tahun 2025-2034. Ada target penambahan ketenagalistrikan 71 GW. Kemudian jaringan kurang lebih 48 ribu kilometer sirkuit.

Pembangunan 71 GW pembangkit baru, kata Bahlil bakal lebih melibatkan swasta. Sekitar 60 persen. Namun, tentunya setelah melalui proses verifikasi matang.

"Tapi swasta yang kredibel, swasta yang sejalan dengan pemerintah bukan swasta yang membuat gerakan tambahan di luar apa yang dilakukan oleh pemerintah," ujar Bahlil.

Pun demikian dengan pembangunan transmisi. Ia pastikan bakal gencar dilakukan. Sehingga permasalahan klasik selama ini, terselesaikan.

Bahlil menilai, pengembangan jaringan belum optimal. Potensi EBT yang jauh dari pusat, sulit dibangun. Sementara ke depan, pemerintah lebih banyak mendorong penggunaan energi hijau.