Segini harta kekayaan Hanif Faisol Nurofiq Menteri Lingkungan Hidup RI
Hanif Faisol Nurofiq, eks Dirjen Planologi KLHK yang kini menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam Kabinet Merah ...
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harta
kekayaan Hanif hanya sebesar Rp2.802.197.150 (Rp2,8 miliar)
yang disampaikan pada 17 Maret 2024 atau pada periodik 2023.
Dalam pengumuman resmi yang diterbitkan, harta kekayaan Hanif terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, serta kas dan setara kas. Total nilai tanah dan bangunan yang dimilikinya mencapai Rp2.645.197.150. Rinciannya, tanah seluas 1.058 m² dengan bangunan 72 m² di Tanah Bumbu senilai Rp2 miliar, serta tanah seluas 255 m² dengan bangunan 150 m² di Banjar senilai Rp645 juta.
Dalam laporan tersebut, Hanif tercatat memiliki satu unit kendaraan Toyota Corolla Altis tahun 2012 dengan nilai sekitar Rp125 juta. Selain itu, kas dan setara kas yang dilaporkan mencapai Rp32 juta. Laporan tersebut tidak mencantumkan harta bergerak lainnya, surat berharga, atau utang. Berikut adalah rincian lengkap harta kekayaan Hanif Faisol Nurofiq.
Rincian harta kekayaan Hanif Faisol Nurofiq
A. Tanah dan bangunan
Total: Rp2.645.197.150
1. Tanah dan bangunan seluas 1.058 m²/72 m² di Tanah Bumbu, hasil sendiri, senilai Rp2.000.000.000
2. Tanah dan bangunan seluas 255 m²/150 m² di Banjar, hasil sendiri, senilai Rp645.197.150
B. Alat transportasi dan mesin
Total: Rp125.000.000
1. Mobil Toyota Sedan Corolla Altis tahun 2012, hasil sendiri, senilai Rp125.000.000
C. Harta bergerak lainnya
Total: Rp0
D. Surat berharga
Total: Rp0
E. Kas dan setara kas
>Total: Rp32.000.000F. Harta lainnya
Total: Rp0
Subtotal kekayaan
Total: Rp2.802.197.150
Hutang
Total: Rp0
Total harta kekayaan (Subtotal - Hutang)
Total: Rp2.802.197.150
Pengumuman ini merupakan bagian dari kewajiban penyelenggara negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Semua data diambil dari situs resmi elhkpn.kpk.go.id dan disampaikan secara otomatis tanpa memerlukan tanda tangan. Laporan ini mencerminkan transparansi sebagai bentuk akuntabilitas pejabat negara dalam melaporkan harta kekayaannya kepada publik.
Baca juga: Baca juga: Baca juga:
Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024
