Usai Rapat Bersama, KKP dan TNI AL Bongkar Pagar Laut Tangerang Rabu Pekan Ini

Pembongkaran pagar laut di Tangerang sepanjang 30, 1 KM akan dilaksanakan pekan ini, menyusul rapat koordinasi antara KKP dan TNI AL di bawah arahan Prabowo.

Usai Rapat Bersama, KKP dan TNI AL Bongkar Pagar Laut Tangerang Rabu Pekan Ini

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan di perairan Tangerang, Banten akan dibongkar pada Rabu (22/1). Hal ini merupakan kesepakatan bersama usai rapat koordinasi KKP bersama TNI Angkatan Laut dan pihak lainnya.

Trenggono, usai melaporkan persoalan pagar tersebut ke Presiden Prabowo Subianto, mengatakan dirinya akan rapat dengan TNI AL pada Rabu pagi. Siang harinya, AL bersama KKP rencananya akan melanjutkan pembongkaran pagar sepanjang 30,1 kilometer tersebut.

"Sesuai koridor hukum dan kemudian saya sampaikan di sini, Rabu kami akan bersama-sama dengan seluruh pihak membongkar (pagar)," kata Trenggono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/1) dikutip dari Antara.

Trengggono mengatakan rapat akan digelar di kawasan perairan dekat lokasi pagar. Ia berharap pembongkaran bisa rampung pekan ini agar nelayan bisa kembali melaut.

Prabowo juga telah memberikan arahan kepada Trenggono soal masalah ini. Prabowo memerintahkan agar bawahannya itu mengusut pagar laut ilegal itu sampai tuntas.

"Selidiki sampai tuntas supaya kami benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara," katanya.

Ia menjelaskan, pembangunan di ruang laut harus mendapatkan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja.

Jika tak ada izin, KKP bersama TNI AL, Badan Keamanan Laut, dan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri akan menyegel dan mencari pelaku pemagaran laut.

"Secara yuridis harus ada yang mengakui siapa yang punya," kata Trenggono.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan koordinasi bersama Trenggono membahas pembongkaran pagar laut tersebut. Ali mengatakan hal tersebut adalah arahan Presiden Prabowo.

"Kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, aman, cepat dan praktis untuk membantu kesulitan masyarakat nelayan," kata Ali di Jakarta, Senin (20/1).