Menebak Donald Trump Kemungkinan Perpanjang Nafas TikTok Hari Ini Begitu Dilantik
Trump mengisyaratkan bahwa mereka berencana untuk mencoba menemukan cara agar TikTok tetap bisa digunakan di Amerika Serikat.
TEMPO.CO, Jakarta - Donald pada Sabtu, 18 Januari, menyampaikan bahwa ia "sangat mungkin" memberikan perpanjangan waktu 90 hari untuk aplikasi saat pelantikannya yang dijadwalkan berlangsung pada Senin hari ini, 20 Januari 2025.Dalam wawancara dengan NBC News, Trump menegaskan bahwa meskipun belum ada keputusan final terkait aplikasi tersebut, opsi perpanjangan waktu masih dalam pertimbangan.
Menurut Donald Trump yang hari ini dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, pemberian waktu tambahan selama 90 hari merupakan langkah yang wajar."Saya pikir itu opsi yang patut dipertimbangkan. Memberikan perpanjangan adalah hal yang masuk akal," ucap Trump melalui wawancara telepon. Namun, ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan langkah ini secara matang, mengingat situasi tersebut melibatkan persoalan yang sangat signifikan.
Pada April 2024, Presiden Joe Biden telah menandatangani rancangan undang-undang (RUU) yang mewajibkan perusahaan asal Tiongkok, ByteDance—induk dari TikTok—untuk menjual kepemilikan aplikasi tersebut kepada perusahaan non-Tiongkok dalam waktu 270 hari. Jika ByteDance tidak memenuhi ketentuan ini, TikTok akan dilarang beroperasi di wilayah AS mulai 19 Januari 2025.
Langkah Biden tersebut mendapatkan dukungan dari Mahkamah Agung AS, yang pada Jumat (17 Januari) memutuskan untuk memperkuat peraturan yang memaksa ByteDance menjual aplikasi populer itu kepada perusahaan Amerika atau menghadapi pelarangan secara nasional. Keputusan ini akan mulai berlaku pada Minggu (19 Januari), satu hari sebelum Trump resmi dilantik sebagai presiden.
Sebagai tindak lanjut keputusan Mahkamah Agung, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan resmi yang menekankan pentingnya TikTok tetap dapat diakses oleh warga Amerika, namun hanya di bawah pengelolaan perusahaan yang bukan berasal dari Tiongkok. Pernyataan tersebut juga menyebut bahwa kepemilikan baru TikTok harus mampu mengatasi kekhawatiran keamanan nasional yang telah diidentifikasi dalam proses penyusunan RUU.
Namun, dengan batas waktu yang semakin dekat, pemerintahan Presiden Biden menyadari bahwa pelaksanaan kebijakan terkait TikTok kemungkinan besar akan menjadi tanggung jawab administrasi berikutnya di bawah kepemimpinan Trump, yang akan mulai efektif bekerja pada Senin, 20 Januari 2025.
Di sisi lain, TikTok memberikan respons terkait situasi tersebut dengan menyatakan bahwa jika tidak ada kepastian dari pemerintahan Biden mengenai implementasi kebijakan, perusahaan itu terpaksa menghentikan layanannya bagi 170 juta penggunanya di AS.
TikTok menyatakan, "Kami membutuhkan jaminan yang tegas dari pemerintah untuk menghindari pelarangan yang berdampak luas. Jika tidak ada langkah definitif, layanan TikTok akan dihentikan mulai 19 Januari."
Situasi ini menjadi salah satu isu penting yang akan dihadapi administrasi setelah pelantikannya. Dengan waktu yang terbatas, langkah-langkah untuk mengatasi persoalan ini akan menentukan nasib salah satu aplikasi media sosial terpopuler di dunia. Di tengah perdebatan hukum dan politik, TikTok menunggu keputusan yang akan memastikan kelangsungan operasionalnya di AS tanpa menghadapi ancaman pelarangan.
