Ada LSPro di Tanah Papua, Uji Mutu Kopi, Kakao, dan Pala tak Perlu Lagi ke Jawa
Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Papua Barat menerima sertifikat akreditasi sebagai lembaga sertifikasi produk (LSPro). Maka, dari Tanah Papua tak perlu lagi ke Jawa untuk menguji mutu...
Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengadakan Peringatan Bulan Mutu Nasional (BMN) pada 20-21 November 2021. Dalam acara itu diserahkan pula sertifikat SNI kepada 19 UMKM dan penyerahan sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi kepada berbagai.
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Papua Barat menjadi salah satu lembaga yang menerima sertifikat akreditasi sebagai lembaga sertifikasi produk (LSPro). Yaitu sertifikasi produk untuk biji kopi, kakao, dan pala.
Sertifikat akreditasi berasal dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan diserahkan oleh Ketua Komite Akreditasi Nasional Kukuh S Achmad. Kukuh juga merupakan kepala BSN.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
“Ini akan meningkatkan daya saing produk pertanian di Papua khususnya dan Indonesia Timur pada umumnya dengan adanya LSPro di Tanah Papua,” ujar Kukuh S Achmad usai membuka Peringatan BMN di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (20/11/2024),
Dengan adanya LSPro di Manokwari, Papua Barat, untuk uji lab kopi dan kakao Papua tak perlu lagi ke Jember, Jawa Timur. Ini, menurut Kepala BPSIP Papua Barat Dr Aser Rouw MSi, akan memangkas biaya.
“Kita di Timur, untuk penerapan mutu dan penilaian standar, biayanya sangat tinggi sebelum ada LSPro di Papua,” kata Aser Rouw.
Untuk pala, kata Aser Rouw, BPSIP Papua Barat menjadi yang pertama sebagai LSPro pala. “Dari Sumatra Utara pun akan kami layani jika ada yang kan menguji biji pala,” kata Aser Rouw usai menerima sertifikat akreditasi LSPro.
LSPro, kata Aser Rouw, mendukung penerapan standar mutu dan daya saing. BPSIP Papua Barat 24 pegawai, dari S1 hingga S3.
“Dengan adanya LSPro di Tanah Papua, akan mampu tingkatkan daya saing mutu kopi, kakao, dan pala dari petani produsen sampai eksportir, karena dapat mengasilkan produk ber-SNI dan berstandar internasional,” kata Aser Rouw.
Tahun ini, Bulan Mutu Nasional 2024 mengusung tema “Standardisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”. Tema ini dipilih karena standardisasi memiliki peran penting dalam mendorong transformasi ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang.
Dalam konteks global yang semakin kompetitif, penerapan standar mampu meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Hingga 31 Oktober 2024, BSN telah menetapkan 15.432 SNI yang mendukung berbagai sektor strategis, termasuk transformasi ekonomi, keberlanjutan, dan daya saing nasional.
Hingga Oktober 2024, sebanyak 775.763 pelaku UMKM dengan 910.181 produk telah memperoleh tanda SNI Bina UMK. Ini memberikan kemudahan akses pasar dan mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Bulan Mutu Nasional 2024 juga menjadi momentum penting. Peringatan tahun ini bertepatan dengan 10 tahun diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK).
Selama satu dekade terakhir, berbagai capaian di bidang standardisasi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional.
Priyantono Oemar
